Pentingnya Potongan Gaji Karyawan dalam Menjalankan Pengerjaan HRIS

Pembagian gaji yang tepat dan akurat kepada karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan proses HR suatu bisnis. Tentunya, apabila distribusi gaji tidak sesuai dengan angka yang seharusnya berlaku, hal tersebut akan menurunkan tingkat kepercayaan karyawan terhadap perusahaan, serta juga memunculkan kemungkinan pengambilan tindakan hukum. Maka dari itu, perlu adanya klarifikasi terlebih dahulu mengenai potongan gaji karyawan.

Karyawan-karyawati muda cenderung menganggap gaji yang ia terima adalah angka yang telah tercantum dalam kontrak, namun hal ini tidak benar. Di dalam proses perhitungan gaji, terdapat beberapa potongan yang berlaku kepada gaji pokok karyawan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti potongan-potongan tersebut sepenuhnya merugikan seorang karyawan. Simaklah dengan berikut jenis-jenis potongan gaji karyawan dan komponen-komponennya!

1. Apa Itu Potongan Gaji Karyawan dan Mengapa HR Harus Mengetahuinya

Potongan gaji karyawan adalah segala bentuk potongan yang dilakukan pada gaji kotor seorang karyawan untuk menghasilkan gaji bersih yang akan diturunkan kepada karyawan tersebut. Potongan-potongan yang berlaku meliputi potongan wajib dan potongan sukarela, yang yakni adalah sebagai berikut:

• Potongan Wajib: Potongan-potongan yang termasuk dalam kategori ini adalah semua potongan yang wajib diberlakukan oleh pemerintah atau perusahaan sang karyawan. Potongan berikut cenderung meliputi hal seperti pajak penghasilan (PPh 21), BPJS, asuransi kesehatan, potongan khusus perusahaan dan seterusnya.
• Potongan Sukarela: Potongan dalam kategori ini adalah potongan yang tidak diwajibkan kepada perusahaan dan karyawan, yakni opsional dan merupakan pilihan seorang karyawan tersendiri. Contoh potongan berikut adalah asuransi tambahan, iuran koperasi, donasi dan seterusnya.

Pengetahuan mengenai jenis-jenis potongan gaji karyawan sangat penting untuk perhitungan gaji oleh divisi HRD. Dengan mengetahui hal berikut, staf-staf dapat dengan mudah menghitung potongan yang berlaku pada masing-masing karyawan dan menghasilkan slip gaji karyawan yang akurat.

Akan tetapi, sebaliknya juga berlaku. Apabila perhitungan gaji tidak dilakukan dengan kompeten, maka hal tersebut akan berdampak besar pada gambaran perusahaan. Tidak hanya itu, jika tindakan hukum diambil oleh karyawan, perusahaan tidak hanya akan mengalami kerugian finansial, tetapi juga pengawasan lebih erat keseharian perusahaan.

Baca juga: Apa itu Take Home Pay? Cara Menghitung dan Komponennya

2. Jenis-jenis Potongan Gaji Karyawan Swasta dan PNS

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat dua kategori potongan gaji karyawan, yaitu potongan wajib dan sukarela. Contoh biaya tenaga kerja adalah gaji pokok, tunjangan kesehatan, dan biaya lainnya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.

Namun, tidak semua jenis yang telah disebutkan berlaku kepada semua orang, melainkan sesuai dengan status kerja atau jabatan mereka. Beberapa jenis potongan gaji karyawan yang berlaku pada karyawan swasta dan PNS adalah sebagai berikut:

a. Potongan untuk Karyawan Swasta

Maksud dari karyawan swasta adalah karyawan-karyawan yang bekerja untuk institusi atau perusahaan swasta atau privat. Hal ini berarti mereka dipekerjakan oleh pebisnis, melainkan oleh pemerintah secara langsung. Berikut adalah potongan gaji wajib dan sukarela karyawan swasta:

• Potongan Wajib Karyawan Swasta

• Pajak Penghasilan (PPh 21): Persentase PPh yang berlaku pada gaji karyawan sesuai dengan nominal gaji karyawan, yakni, apabila gaji per bulan seorang karyawan swasta adalah Rp 5.000.000,00, maka potongan pajak gaji karyawan yang berlaku adalah 5 persen.
• Iuran BPJS Kesehatan: Jumlah potongan BPJS kesehatan adalah 5 persen, namun pembayaran tidak sepenuhnya dijatuhkan kepada karyawan. Dari 5 persen tersebut, perusahaan menanggung 4 persen dan sisa 1 persen dipotong dari gaji kotor karyawan.
• Iuran BPJS Ketenagakerjaan: Potongan yang diambil untuk BPJS ketenagakerjaan bergantungan dengan program atau komponen yang berlaku. Contohnya, 2 persen berlaku apabila hal tersebut adalah jaminan hari tua.

• Potongan Sukarela Karyawan Swasta

• Iuran Koperasi: Terkadang apabila seorang karyawan ingin bergabung dengan koperasi mereka, mereka harus membayar iuran koperasi terlebih dahulu.
• Biaya Asuransi Tambahan: Perusahaan swasta seringkali menawarkan asuransi kesehatan dan pensiun tambahan kepada karyawannya, jadi hal tersebut dapat menjadi potongan gaji seorang karyawan.
• Potongan Lainnya: Karyawan terkadang melakukan pinjaman dana kepada perusahaan, atau tidak hadir beberapa hari dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan database karyawan, maka menyebabkan adanya potongan gaji. Dan masing-masing perusahaan memiliki aturan pemotongan gaji karyawannya sendiri, sehingga angka potongan berbeda-beda.

b. Potongan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai negeri sipil atau lebih sering dikenal sebagai PNS, adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pemerintah. Tentu saja, hal ini berarti potongan yang berlaku kepada mereka berbeda dengan karyawan swasta. Potongan-potongan tersebut adalah:

• Potongan Wajib PNS

• Pajak Penghasilan (PPh 21): Seperti halnya potongan karyawan swasta, potongan pajak untuk PNS sama, yakni sesuai dengan nominal gaji pokok karyawan. Semakin besar gaji seorang pekerja, semakin besar juga persentase pajak gaji.
• Iuran Pensiun: Berbeda dengan iuran BPJS karyawan swasta, potongan yang berlaku kepada PNS lebih tinggi, 4,75 persen dari gaji pokoknya.
• Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JSTK): JSTK bersifat setara dengan BPJS ketenagakerjaan dikarenakan fungsinya yang serupa seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan seterusnya. Potongan yang berlaku juga sesuai dengan komponennya.

• Potongan Sukarela PNS

• Iuran Koperasi: Sesuai dengan karyawan swasta, apabila seorang karyawan ingin bergabung dengan institusi, terkadang ia harus membayar sebuah iuran yang akan berkontribusi pada jumlah potongan yang berlaku.
• Dana Pensiun Tambahan: PNS dapat mencari dan mengikuti program asuransi pensiun secara tersendiri untuk meningkatkan tunjangan pensiun di masa depan.

3. Faktor yang Mempengaruhi Besaran Potongan Gaji Karyawan

Pada dasarnya, jumlah potongan gaji yang diterima oleh seorang karyawan bergantungan dengan situasi kondisinya masing-masing. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut bisa termasuk status personal seseorang, serta juga perusahaan dimana ia bekerja. Beberapa dari faktor tersebut adalah:

a. Tingkat Penghasilan

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, persentase pajak penghasilan masing-masing karyawan relatif dengan gaji pokok tahunannya. Semakin besar gaji kotor tahunannya, maka semakin besar juga persentase potongannya. Contohnya, apabila pendapatan tahunan seseorang di atas 5 Miliar, maka PPh yang berlaku adalah 35 persen.

Sebaliknya juga, apabila pendapatan tahunan seseorang adalah 60 juta, maka PPh yang berlaku adalah 5 persen. Terlebih lagi, apabila seorang pekerja tidak mempunyai NPWP, maka tarifnya meningkat sebesar 20 persen.

b. Status Perkawinan dan Jumlah Tanggungan

Apabila seorang karyawan sudah menikah dan memiliki anak, maka karyawan tersebut berhak atas penghasilan tidak dikenakan pajak (PTKP) yang lebih tinggi. Artinya, karyawan tertentu membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan karyawan-karyawati yang lajang.

c. Jenis Pekerjaan

Walaupun potongan wajib yang telah disebutkan sebelumnya cenderung ada dalam sebagian besar jenis pekerjaan, masih ada jenis-jenis pekerjaan yang tidak memiliki kewajiban tersebut. Jika dibandingkan dengan pekerja kantor, freelancer memiliki fleksibilitas lebih tinggi mengenai jadwal dan beban kerjanya. Namun, karena sifat freelancer yang tidak berafiliasi dengan perusahaan apapun, mereka cenderung tidak memiliki asuransi selain pilihan sendiri.

d. Kebijakan Perusahaan

Masing-masing perusahaan memiliki kebijakannya masing-masing, termasuk juga kebijakan pemotongan gaji. Terkadang, ada perusahaan yang mewajibkan atau menawarkan asuransi kesehatan dan/atau pensiun tambahan yang berpotensi meningkatkan potongan gaji karyawan.

4. Komponen dan Regulasi Potongan Gaji Karyawan

Dalam menghitung potongan gaji yang seharusnya berlaku kepada masing-masing karyawan, terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan untuk menjamin akurasi perhitungan. Dan tentu saja, angka akhir tersebut bukan merupakan hasil dari perhitungan yang sembarangan, melainkan merupakan hasil dari mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah. Berikut adalah komponen dan regulasi dalam proses perhitungan gaji karyawan:

a. Komponen Potongan Gaji

Komponen dalam perhitungan potongan gaji karyawan relatif jelas, yakni adalah gaji pokok dan tunjangan, tetap ataupun tidak. Gaji pokok jelas dimengerti, karena merupakan landasan dari perhitungan potongan gaji. Namun, tunjangan juga perlu difaktorkan ke dalam perhitungan untuk menentukan gaji karyawan yang sebenarnya.

• Gaji Pokok: Merupakan upah atau kompensasi yang telah disetujui dalam suatu perjanjian kerja. Angka tersebut perlu dihitung dengan komponen-komponen lain untuk menghasilkan angka akhir yang akan dijatuhkan kepada karyawan.
• Tunjangan: Tunjangan adalah segala bentuk kompensasi finansial yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan diluar gaji pokok. Tunjangan ini dibagi menjadi dua, tetap, yaitu upah yang diberikan secara terus menerus seperti tunjangan BPJS, transportasi, dll., dan tidak tetap, seperti bonus yang diberikan sesuai dengan kinerja seorang karyawan.

b. Regulasi Terkait Potongan Gaji

Untuk menjamin proses pemotongan gaji yang lancar, serta juga menjamin keadilan proses tersebut bagi karyawan, pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi. Regulasi tersebut berupa membatasi persentase maksimal yang dapat dipotong, serta hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan mengenai upah.

• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan: Terdapat beberapa pasal yang memberikan regulasi soal upah minimal karyawan. Pasal 7 ayat 2 dan 3 menerapkan bahwa jumlah gaji pokok tidak boleh dibawah 75 persen dari total gaji pokok dan tunjangan.
• Pasal 36 ayat 2 menerapkan bagi usaha mikro dan kecil bahwa upah harus diberikan paling sedikit 50 persen dari rata-rata tingkat konsumsi dan juga paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan pada tingkat provinsi. Dan pasal 65 menerapkan bahwa segala pemotongan gaji maksimal hanya 50 persen dari gaji pokok karyawan.
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Isi dari undang-undang ini menerapkan apabila karyawan memenuhi kewajibannya untuk menerima upah, seperti pembayaran pajak penghasilan dan menghormati kebijakan perusahaan, maka karyawan berhak mendapatkan upah yang telah dijanjikan dan tidak dibawah UMK atau UMK, serta terlindungi dari pemotongan gaji yang tidak sah.

5. Syarat dan Ketentuan Pemotongan Gaji

Seperti yang telah diterapkan oleh regulasi-regulasi sebelumnya, perusahaan harus mengikuti beberapa syarat dan ketentuan saat melakukan proses pemotongan gaji. Hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan dari proses tersebut, dan menunjukkan bahwa perusahaan mematuhi segala regulasi yang berlaku. Berikut adalah syarat dan ketentuan tersebut:

a. Persetujuan Tertulis

Tidak semua potongan yang dilakukan dalam perhitungan gaji dapat dilakukan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari karyawan. Hal ini dikarenakan apabila ada potongan lain diluar standar (PPh, BPJS, dll.), karyawan perlu diberitahukan terlebih dahulu apakah ia menerima potongan tersebut.

b. Batas Potongan Maksimal

Berdasarkan pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan di atas, persentase maksimal gaji pokok yang dapat dipotong adalah 50 persen. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar karyawan masih memiliki uang cukup untuk bertahan hidup.

c. Transparansi dan Informasi

Setiap perpotongan yang dilakukan, baik standar atau tidak, harus dilaporkan kepada karyawan. Serta juga, segala potongan tersebut harus dicantum dengan jelas pada slip gaji karyawan dan memiliki penjelasan atas bagaimana hasil tersebut tercapai.

Baca juga: 16 Aplikasi Slip Gaji Terbaik bagi Perusahaan Tahun 2025

6. Cara Menghitung Potongan Gaji Karyawan

Perhitungan yang akurat sangat penting dalam proses perhitungan gaji karyawan, termasuk juga perhitungan potongan gaji karyawan yang seharusnya berlaku. Apabila terjadinya perpotongan yang tidak sah dan hal tersebut tidak tertangkap sebelum gaji dijatuhkan kepada karyawan, hal tersebut akan memunculkan banyak permasalahan bagi perusahaan. Maka dari itu, perlu adanya perhitungan yang jelas mengenai masing-masing tahapan, yakni:

a. Menentukan Penghasilan Kotor

Penghasilan kotor harus ditentukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemotongan gaji karyawan. Seperti yang telah diketahui, penghasilan kotor tidak merupakan gaji pokok sendiri, tetapi juga segala bentuk tunjangan tetap atau tidak tetap yang berlaku. Contohnya, apabila gaji seorang karyawan adalah Rp 5.000.000,00 dan ia menerima tunjangan tetap dan tidak tetap bertotal Rp 1.200.000,00. Maka, gaji kotornya bulan tersebut adalah:

Gaji Bersih = (Rp 5.000.000,00 + Rp 1.200.000,00) – Potongan Wajib – Potongan Sukarela =

b. Menghitung Potongan Wajib

Langkah berikutnya adalah untuk menghitung potongan wajib yang sesuai dengan masing-masing karyawan. Hal ini meliputi PPh 21, Iuran BPJS, dl. Dikarenakan gaji pokok tahunan karyawan tersebut pas Rp 60.000.000,00, maka persentase PPh 21 adalah 5 persen. Dan diketahui bahwa total dari potongan wajibnya adalah:

Gaji Bersih = (Rp 5.000.000,00 + Rp 1.200.000,00) – (5% x Rp 5.000.000,00 + Rp 500.000,00) – Potongan =

c. Menghitung Potongan Sukarela

Setelah diketahui potongan wajib karyawan, maka tahap selanjutnya adalah menghitung potongan sukarela karyawan, Hal ini termasuk iuran jabatan perusahaan, asuransi tambahan, denda karyawan, dll. Setelah dihitung semuanya, ternyata potongan sukarela karyawan setara dengan potongan wajibnya, yakni:

Gaji Bersih = (Rp 5.000.000,00 + Rp 1.200.000,00) – (5% x Rp 5.000.000,00 + Rp 500.000,00) – (Rp 500.000,00) =

d. Menentukan Penghasilan Bersih

Setelah segala faktor proses perhitungan gaji ditentukan, maka semua hal tersebut dapat dihitung untuk menghasilkan gaji bersih seorang karyawan. Meneruskan contoh sebelumnya, maka gaji karyawan tersebut adalah:

Gaji Bersih = Rp 6.200.000,00 – Rp 750.000,00 – Rp 500.000,00 = Rp 4.950.000,00

7. Contoh Perhitungan Potongan Gaji Karyawan

Setelah mengetahui cara perhitungan potongan gaji di atas, maka proses perhitungan potongan bisa dilaksanakan. Salah satu perbedaan yang sering muncul saat menghitung potongan yang seharusnya berlaku kepada karyawan adalah status menikahnya. Berikut adalah contoh perbedaan perhitungan jumlah potongan gaji karyawan lajang dan menikah dengan mempunyai anak:

a. Karyawan dengan Status Lajang

Sebagai ilustrasi, apabila ada seorang karyawan dengan gaji pokok Rp 5.000.000,00 per bulan dan pada suatu bulan, ia mendapatkan tunjangan bonus sebesar Rp 500.000,00. Maka, pendapatan kotornya pada bulan itu adalah:

Gaji Bersih = (Rp 5.000.000,00 + Rp 500.000,00) – Potongan Wajib – Potongan Sukarela =

Dikarenakan total gaji pokok tahunannya adalah Rp 60.000.000,00, maka PPh yang berlaku bagi karyawan tersebut adalah 5 persen. Ia harus membayar BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang masing-masing berupa 1 persen dan 3.5 persen. Maka potongan wajibnya adalah:

Gaji Bersih = (Rp 5.500.000,00) – (5% x Rp 5.000.000,00 + 1% x Rp 5.000.000,00 + 3,5% x Rp 5.000.000,00) – Potongan Sukarela =

Sang karyawan ternyata juga memiliki asuransi tambahan kesehatan dan pensiun yang masing-masing berjumlah Rp 100.000,00 dan Rp 200.000,00. Maka total potongan sukarela karyawan tersebut adalah:

Gaji Bersih = (Rp 5.500.000.00) – (Rp 475.000,00) – (Rp 100.000,00 + Rp 200.000,00) =
\
Jadi, total gaji bersih karyawan yang lajang pada bulan tersebut adalah:

Gaji Bersih = Rp 5.500.000.00 – Rp 475.000,00 – Rp 300.000,00 = Rp 4.725.000,00

b. Karyawan dengan Status Menikah dan Mempunyai Anak

Seperti halnya karyawan lajang, gaji dari karyawan berikut adalah Rp 5.000.000,00, dan ia pun menerima tunjangan sebesar Rp 500.000,00 pada bulan tersebut. Maka, gaji kotornya pada bulan itu adalah:

Gaji Bersih = (Rp 5.000.000,00 + Rp 500.000,00) – Potongan Wajib – Potongan Sukarela =

Namun, hal yang membedakannya dari karyawan sebelumnya adalah status menikah dan tanggungannya. Karyawan ini telah menikah dan mempunyai seorang anak, sehingga total gaji pokok yang difaktorkan dalam perhitungan PPh 21-nya berkurang, contohnya Rp 4.500.000,00. BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan tetap sama. Potongan wajibnya pada bulan tersebut adalah:

Gaji Bersih = (Rp 5.500.000,00) – (5% x Rp 4.500.000,00 + 1% x Rp 5.000.000,00 + 3,5% x Rp 5.000.000,00) – Potongan Sukarela =

Dikarenakan karyawan ini baru saja menikah di bulan kemarin, ia terpaksa meminjam kas dari perusahaan untuk mempersiapkan pernikahannya sebanyak Rp 20.000.000,00. Sesuai dengan persetujuan, karyawan tersebut berhak mengalami potongan gaji sebesar Rp 400.000,00 setiap bulan hingga total tersebut telah dibayar penuh. Maka, potongan sukarelanya adalah:

Gaji Bersih = (Rp 5.500.000.00) – (Rp 450.000,00) – (Rp 400.000,00) =

Jadi, total gaji bersih karyawan yang menikah dan mempunyai anak pada bulan tersebut adalah:

Gaji Bersih = Rp 5.500.000.00 – Rp 450.000,00 – Rp 400.000,00 = Rp 4.650.000,00

8. Contoh Surat Pemberitahuan Potongan Gaji

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, karyawan perlu dikabarkan melalui surat pemberitahuan apabila adanya potongan gaji di luar biasanya. Hal ini tidak berarti surat dapat dibuat dengan secara sembarangan, melainkan sebaliknya untuk tidak memunculkan rasa ambigu pada karyawan. Contoh struktur surat pemotongan gaji karyawan yang benar adalah sebagai berikut:

a. Struktur Surat Potongan Gaji Karyawan

• Kop Surat: Bagian ini berisi nama perusahaan serta juga logo perusahaan.
• Tanggal dan Nomor Surat: Hal berikut seringkali dicantum untuk memudahkan sistem pendataan dan pelacakan.
• Perihal dan Alasan Pemotongan: Memberikan penjelasan yang jelas mengenai potongan, serta juga alasan berlakunya potongan tersebut.
• Rincian Potongan: Informasi mengenai jumlah dan/atau periode potongan gaji.
• Tanda Tangan Pihak Terkait: Pengesahan dan verifikasi surat oleh pihak bertanggung jawab.

b. Contoh Surat Potongan Gaji Karyawan

• Surat Pemberitahuan Potongan Gaji karena Keterlambatan
• Surat Pemberitahuan Potongan Gaji untuk Iuran Perusahaan

9. Strategi Efektif dalam Pengelolaan Potongan Gaji bagi Perusahaan

Tentunya, telah dijelaskan dan dibuktikan berulang kali sebelumnya bahwa perhitungan potongan gaji merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan perusahaan. Perhitungan harus dilakukan dengan kompeten untuk menghindari permasalahan yang berkemungkinan muncul. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengelola lebih baik proses potongan gaji karyawan:

a. Penerapan Sistem Penggajian Terintegrasi

Dengan menerapkan sistem penggajian otomatis yang bagus, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan munculnya perhitungan potongan yang salah. Tidak hanya itu, sistem penggajian sudah seringkali terintegrasi dalam aplikasi HRIS perusahaan, sehingga hal tersebut dapat membantu pengerjaan divisi HR yang lain.

b. Pentingnya Kepatuhan Terhadap Regulasi

Perusahaan harus mematuhi segala regulasi pemerintah yang berlaku mengenai proses dan batas potongan gaji karyawan. Dan sesuai dengan sifat perusahaan yang terus berkembang seiring waktu, regulasi-regulasi juga berkemungkinan mengalami perubahan. Maka dari hal itu, perusahaan harus secara terus menerus memantau dan mengikuti regulasi paling baru untuk mencegah terjadinya sanksi pada bisnis dan/atau tindakan hukum.

c. Pelatihan dan Sosialisasi kepada Karyawan

Untuk meningkatkan transparansi dan visibilitas bagi karyawan, perusahaan harus melakukan briefing terlebih dahulu mengenai prosedur perhitungan potongan gaji di bisnis dan juga segala potongan lainnya yang berlaku khusus kepada karyawan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebingungan tentang angka yang berada di slip gaji.

d. Implementasi Software HRIS ScaleOcean

Dalam menjalankan segala bentuk pengerjaan HR di perusahaan, bisnis-bisnis seringkali mengimplementasi suatu software HRIS. Namun, terkadang software–software tersebut tidak berjalan atau digunakan secara efisien, sehingga berbolak-balik dengan tujuan implementasi dan melambatkan proses pengerjaan. Maka dari itu, sistem apa yang merupakan software HRIS yang bagus?

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah software HRIS ScaleOcean. SIstem HRIS ScaleOcean merupakan sistem terbaik untuk mempermudah segala prosedur HR perusahaan. Hal ini dikarenakan keterampilannya dalam mengelola data karyawan secara terpusat, termasuk data remunerasi untuk menghitung gaji bersih karyawan dengan akurat, serta menjalankan semua proses sesuai dengan regulasi-regulasi pemerintah yang beredar.

Tidak hanya itu, software HRIS ScaleOcean tidak memiliki batas user, sehingga sistem tersebut dapat diakses dengan mudah oleh staf-staf baru, atau digunakan oleh karyawan untuk mengelola datanya. Semakin berkembangnya perusahaan Anda, semakin pintar juga sistem HRIS ScaleOcean, beradaptasi sesuai dengan skala perusahaan.

Segala hal yang telah disebutkan di atas dapat dicoba terlebih dahulu melalui demo gratis yang ditawarkan oleh ScaleOcean. Software tersebut juga memiliki beberapa fitur yang secara spesifik dapat membantu dalam perhitungan gaji karyawan, yakni sebagai berikut:

• Payroll Management: Otomatisasi perhitungan gaji, pajak, dan benefit karyawan secara akurat.
• e-Absensi: Catat kehadiran karyawan secara otomatis menggunakan face ID atau sidik jari.
• Leave Management: Mengelola pengajuan dan persetujuan cuti secara mudah melalui satu platform.
• Performance Tracking: Memantau performa karyawan berdasarkan KPI yang telah ditetapkan.
• Portal Karyawan: Akses informasi pribadi, slip gaji dan data lainnya dengan mudah melalui portal yang interaktif.

Baca juga: 12 Tugas Human Resources HR yang Utama di Perusahaan

10. Kesimpulan

Seperti yang telah dinyatakan berulang kali pada artikel ini, proses perhitungan gaji yang akurat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan perusahaan. Dengan mendistribusi gaji sesuai dengan situasi kondisi karyawan dan dengan mematuhi regulasi yang ada, maka konflik antara karyawan dengan perusahaan dapat dicegah. Namun, semakin berkembangnya perusahaan, perhitungan potongan manual menjadi praktik yang tidak efisien.

Disinilah dimana teknologi menjadi solusi. Penerapan teknologi dengan pengerjaan perusahaan merupakan suatu hal yang wajib pada zaman kini apabila bisnis tersebut ingin berkembang lebih maju lagi. Salah satu teknologi yang wajib diimplementasi oleh perusahaan adalah software HRIS untuk mempermudah pengelolaan data karyawan, serta juga meningkatkan efisiensi perhitungan gaji.

Dengan menerapkan software HRIS ScaleOcean, Anda dapat meningkatkan efisiensi kinerja pengerjaan HR perusahaan Anda. Tidak hanya itu, sistem HRIS ScaleOcean dapat membantu dalam pembuatan dan perhitungan slip gaji yang akurat, memfaktorkan potongan-potongan yang berlaku kepada masing-masing karyawan. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan bisnis Anda dan lakukan demo gratisnya sekarang!