Gross Salary: Pengertian, Perbedaan, serta Cara Menghitung

Tingginya tuntutan transparansi gaji ini sering membuat perusahaan kesulitan merekrut dan mempertahankan talenta. Kesenjangan antara gaji yang dijanjikan di kontrak dan yang diterima karyawan (take-home pay) memicu kebingungan dan ketidakpuasan bagi karyawan perusahaan. Minimnya kejelasan tentang struktur penggajian merusak citra perusahaan dan menghambat rekrutmen.

Gross salary atau gaji kotor adalah poin krusial dari sistem kompensasi. Hal ini merujuk pada jumlah total pendapatan yang disepakati dalam kontrak, mencakup gaji pokok, tunjangan, dan benefit lainnya, sebelum adanya potongan wajib seperti pajak atau iuran BPJS. Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan fondasi bagi seluruh perhitungan penggajian yang kompleks.

Artikel ini adalah panduan komprehensif tentang gross salary, menjelaskan definisi, komponen, perbedaannya dengan net salary, dan cara perhitungannya yang mudah dipahami. Dengan pemahaman ini, Anda dapat mengelola kompensasi secara efektif dan membangun kepercayaan talenta.

Key Takeaways

• Gross salary adalah total kompensasi sebelum potongan, menjadi dasar perhitungan gaji dan kewajiban kontraktual yang penting bagi perusahaan.
• Komponen gaji gross mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lembur, yang secara kolektif membentuk total pendapatan kotor seorang karyawan.
• Perbedaan gaji bersih dan gross salary terletak pada jumlah yang diterima setelah atau sebelum dikurangi potongan wajib seperti PPh 21 dan iuran jaminan sosial BPJS.
• Memahami gross salary penting untuk kepatuhan hukum, perencanaan keuangan perusahaan, dan menjaga transparansi hubungan kerja dengan karyawan.
• Software HR ScaleOcean dapat membantu otomatiskan perhitungan gaji yang kompleks untuk menjamin akurasi, efisiensi, dan kepatuhan regulasi.

Coba Demo Gratis!

1. Apa Itu Gross Salary (Gaji Gross)?

Gross salary adalah total pendapatan kotor seorang karyawan yang diterima dari perusahaan dalam satu periode pembayaran, sebelum dikurangi berbagai potongan wajib seperti pajak, iuran jaminan sosial, dan potongan lainnya. Angka ini biasanya tercantum dalam surat penawaran kerja dan kontrak kerja sebagai nilai kompensasi penuh yang ditawarkan perusahaan.

Memahami konsep gaji gross adalah krusial karena ia berfungsi sebagai titik awal dari seluruh proses payroll. Kesalahan dalam penetapan atau pemahaman gaji gross dapat berakibat fatal, menyebabkan kekeliruan perhitungan pajak, iuran BPJS, hingga uang lembur, yang pada akhirnya bisa menimbulkan perselisihan dan masalah kepatuhan hukum.

Transparansi mengenai gaji kotor dan komponennya membangun kepercayaan karyawan, membuat mereka merasa dihargai, dan memahami nilai kontribusi mereka. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas tentang struktur gaji sejak awal rekrutmen sangat penting untuk menciptakan hubungan kerja yang positif dan jangka panjang.

2. Komponen-komponen dalam Gross Salary

Gross salary adalah hasil penjumlahan dari berbagai elemen kompensasi, bukan angka tunggal. Memahami komponen-komponen yang terdapat dalam gross salary ini penting agar perusahaan dapat merancang paket remunerasi yang kompetitif dan patuh regulasi.

Meskipun komposisinya bervariasi antar perusahaan (berdasarkan kebijakan, industri, dan jabatan). Berikut penjelasan dari komponen-komponen yang ada dalam gross salary:

a. Gaji Pokok

Gaji pokok atau basic salary adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka, yang nilainya ditetapkan berdasarkan tingkatan atau jenis pekerjaan. Besaran gaji pokok ini bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kehadiran atau pencapaian target dalam periode pembayaran tertentu.

Gaji pokok sering menjadi porsi terbesar dari gross salary dan menjadi acuan utama negosiasi saat rekrutmen. Di Indonesia, gaji pokok wajib ditetapkan tidak lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai regulasi pemerintah. Perbedaan UMK, UMR, dan UMP penting untuk dipahami, di mana UMP berlaku di tingkat provinsi, sementara UMK diterapkan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan, istilah UMR kini sudah digantikan oleh UMP dan UMK.

Komponen ini juga menjadi dasar fundamental untuk perhitungan tunjangan, pesangon, dan iuran jaminan sosial lainnya. Selain itu, perhitungan gaji harian dan bulanan juga sangat bergantung pada gaji pokok. Gaji harian diperoleh dengan membagi gaji pokok bulanan dengan hari kerja efektif, sementara gaji bulanan sesuai dengan nominal yang disepakati dalam kontrak kerja.

b. Tunjangan

Tunjangan merupakan komponen tambahan di luar gaji pokok, bertujuan menunjang kinerja dan kesejahteraan karyawan. Komponen ini terbagi menjadi tunjangan tetap (seperti tunjangan jabatan dan keluarga) dengan besaran tetap, dan tunjangan tidak tetap (seperti tunjangan makan dan transportasi) yang bergantung pada kondisi tertentu, seperti jumlah hari kehadiran.

c. Bonus dan Insentif

Bonus dan insentif adalah bentuk penghargaan finansial variabel yang diberikan atas pencapaian target, baik individu maupun perusahaan. Penghargaan berbentuk bonus ini bersifat jangka panjang (misalnya tahunan), terkait profitabilitas dan kinerja keseluruhan perusahaan, dan berfungsi sebagai pembagian keuntungan.

Insentif berfokus pada kinerja jangka pendek, seperti target penjualan bulanan, untuk mendorong motivasi dan produktivitas karyawan. Baik bonus maupun insentif termasuk dalam gross salary per periode dan menjadi objek potongan Pajak Penghasilan (PPh).

d. Uang Lembur

Uang lembur adalah upah tambahan wajib bagi karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal. Perhitungannya diatur ketat oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, dihitung berdasarkan rumus pemerintah yang mempertimbangkan upah per jam dan total jam lembur pada hari kerja maupun hari libur.

Komponen ini bersifat tidak tetap hanya muncul dalam gaji jika ada lembur yang disetujui. Bagi perusahaan, manajemen jam lembur yang akurat krusial untuk kepatuhan hukum dan pengendalian biaya tenaga kerja. Kesalahan pencatatan dapat berujung pada pembayaran yang keliru dan risiko sanksi.

e. Tunjangan Lainnya

Tunjangan lain yang dapat menjadi bagian dari gross salary, sesuai kebijakan perusahaan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. THR, yang diberikan setahun sekali menjelang hari raya, adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja di Indonesia.

Beberapa perusahaan juga menawarkan tunjangan lain untuk meningkatkan daya saing paket kompensasi mereka, seperti tunjangan komunikasi, tunjangan kacamata, atau dana pengembangan profesional. Semua bentuk tunjangan ini, baik yang bersifat wajib maupun sukarela dari perusahaan, akan dijumlahkan sebagai bagian dari pendapatan kotor.

3. Perbedaan Gross Salary dan Net Salary

Dalam diskusi kompensasi, gaji kotor (gross salary) dan gaji bersih (net salary) adalah dua istilah krusial yang wajib dipahami. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada potongan wajib.

Gaji kotor adalah total pendapatan karyawan sebelum ada potongan gaji apa pun, sehingga angkanya selalu lebih besar. Memahami hal ini sangat penting agar perusahaan dapat memastikan transparansi dalam penawaran kerja.

Sebaliknya, gaji bersih (net salary) adalah jumlah uang yang benar-benar diterima karyawan setelah semua potongan wajib (pajak, iuran BPJS, dll.) dikurangkan dari Gaji Kotor. Jumlah inilah yang dikenal sebagai take-home pay nominal yang masuk ke rekening bank karyawan dan dapat mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Kegagalan membedakan keduanya dapat menimbulkan kekecewaan besar bagi karyawan yang mungkin terkejut melihat nominal yang diterima jauh lebih kecil dari yang ditawarkan. Untuk mempermudah pemahaman, bayangkan gaji kotor sebagai total penjualan toko, sedangkan gaji bersih adalah laba bersih yang tersisa setelah dikurangi biaya operasional dan pajak.

4. Apa Saja Potongan dari Gross Salary di Indonesia?

Setelah gross salary ditetapkan, langkah selanjutnya dalam proses penggajian adalah menghitung dan menerapkan berbagai potongan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Potongan-potongan ini mengurangi jumlah pendapatan kotor untuk menghasilkan gaji bersih yang diterima karyawan.

Sebagai pemberi kerja, perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan potongan ini kepada lembaga pemerintah terkait. Memahami setiap jenis potongan ini secara detail sangat penting untuk memastikan kepatuhan (compliance) dan menghindari risiko sanksi hukum atau denda.

Kesalahan dalam perhitungan potongan tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan. Berikut adalah rincian potongan utama yang biasa diterapkan pada gross salary di Indonesia:

a. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan, seperti gaji, tunjangan, dan honorarium. Perusahaan bertanggung jawab memotong PPh 21 dari gaji karyawan setiap bulan dan menyetorkannya ke kas negara.

Variabel seperti Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh setelah mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP, yang besarnya bergantung pada status perkawinan dan tanggungan. Setelah PKP dihitung, pajak progresif diterapkan sesuai lapisan penghasilan, memerlukan ketelitian tinggi dalam perhitungannya.

b. Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Selain pajak, potongan wajib lainnya adalah iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang ditanggung bersama oleh perusahaan dan karyawan. Iuran karyawan dipotong langsung dari gaji setiap bulan.

Untuk BPJS ketenagakerjaan, iuran yang dipotong dari gaji karyawan mencakup program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dan Jaminan Pensiun (JP) sebesar 1%. Sementara itu, untuk BPJS kesehatan, iuran yang dipotong adalah sebesar 1% dari gaji karyawan seperti yangd diatur dalam Peraturan Presiden No 64 tahun 2020 dengan batas atas gaji tertentu.

c. Potongan Lainnya

Di luar potongan wajib seperti pajak dan BPJS, mungkin ada potongan lain yang dikenakan pada gaji karyawan, tergantung pada kebijakan perusahaan atau kesepakatan individual. Contoh umum adalah potongan untuk angsuran pinjaman karyawan, di mana perusahaan memberikan fasilitas pinjaman lunak dan pengembaliannya dicicil melalui pemotongan gaji.

Potongan lain bisa berupa iuran serikat pekerja, kontribusi sukarela untuk dana pensiun (DPLK), atau potongan zakat, infak, dan sedekah yang difasilitasi perusahaan. Apapun jenisnya, setiap potongan harus didokumentasikan dengan baik, dan informasi mengenai slip gaji adalah bukti transparansi yang wajib diberikan kepada karyawan.

Dengan memahami berbagai potongan dari gross salary, perusahaan dapat memastikan perhitungan gaji dilakukan secara akurat dan sesuai peraturan. Untuk mempermudah proses ini, aplikasi pengelolaan slip gaji menjadi solusi efektif karena mampu menghitung, mencatat, dan menampilkan potongan secara otomatis dan transparan bagi karyawan

5. Mengapa Gaji Gross Penting untuk Diketahui?

Gross salary memegang peranan vital bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari manajemen puncak, tim HR, hingga karyawan itu sendiri. Gaji gross bukan sekadar angka awal, melainkan pilar utama yang menopang seluruh struktur kompensasi dan hubungan industrial.

Mengabaikan pentingnya gaji gross dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kesalahan perhitungan hingga sengketa hukum. Berikut beberapa alasan mengapa gross salary menjadi informasi yang sangat krusial:

a. Sebagai Dasar Perhitungan

Fungsi paling fundamental dari gross salary adalah sebagai angka dasar untuk semua perhitungan turunan dalam sistem penggajian. Perhitungan pajak penghasilan (PPh 21), iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, uang lembur, hingga bonus tahunan, semuanya mengacu pada komponen-komponen yang membentuk gaji gross.

Selain itu, gross salary juga digunakan sebagai dasar perhitungan hak-hak karyawan lainnya di kemudian hari, seperti pesangon (severance pay) saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau manfaat pensiun. Akurasi gaji gross sejak awal penting untuk memastikan kewajiban finansial perusahaan terpenuhi tepat waktu.

b. Sebagai Kewajiban Kontraktual

Angka gross salary yang tertera dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja bersama (PKB) memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara perusahaan dan karyawan. Ini adalah komitmen formal yang dibuat oleh perusahaan untuk membayar sejumlah kompensasi tertentu sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh karyawan.

Angka inilah yang menjadi rujukan utama jika terjadi perselisihan mengenai upah di kemudian hari. Dengan membuat jurnal pembayaran gaji karyawan yang tepat, perusahaan dapat memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap kewajiban kontraktual.

Mencantumkan gross salary secara eksplisit memastikan pemahaman yang sama mengenai paket kompensasi, menciptakan transparansi, dan mengurangi kesalahpahaman. Kepatuhan pada angka yang disepakati mencerminkan integritas dan profesionalisme perusahaan.

c. Untuk Perencanaan Keuangan

Dari perspektif perusahaan, gross salary adalah komponen biaya tenaga kerja (labor cost) yang esensial untuk perencanaan anggaran dan proyeksi keuangan. Total gaji gross seluruh karyawan menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar bagi banyak perusahaan, sehingga perhitungannya yang akurat sangat penting untuk menjaga kesehatan finansial bisnis.

Mengetahui gross salary penting bagi karyawan untuk perencanaan keuangan pribadi, karena lembaga keuangan seperti bank sering meminta informasi pendapatan kotor saat mengajukan KPR atau pinjaman lainnya. Bahkan untuk perhitungan spesifik seperti cara menghitung gaji prorata bagi karyawan baru, gaji gross bulanan tetap menjadi acuan utamanya.

Baca juga: Staff Management: Pengertian, Manfaat, serta Tujuannya

6. Cara Menghitung Gaji Bersih dari Gaji Gross

Sebagai contoh, seorang karyawan lajang dengan gaji pokok Rp8.000.000 dan tunjangan tetap Rp2.000.000 memiliki gross salary Rp10.000.000. Jumlah ini akan dikurangi berbagai potongan wajib: 

• Pajak penghasilan (PPh 21): Rp 150.000
• Iuran BPJS Kesehatan (kelas 2): Rp 100.000
• Iuran BPJS ketenagakerjaan: Rp 200.000

Maka, total potongan Rp 150.000 + Rp 100.000 + Rp 200.000 = Rp 450.000 dan gaji bersih yang ia terima adalah : Rp 10.000.000 – Rp 450.000 = Rp 9.550.000. Dalam skema ini, Rp 10.000.000 adalah gaji gross-nya, sedangkan Rp 9.550.000 adalah gaji bersih yang akan karyawan terima di rekening.

7. Kesimpulan