Mengenal Bea Cukai, Fungsi, beserta Peraturannya

Ketidaktahuan tentang regulasi kepabeanan menjadi salah satu penyebab utama munculnya masalah logistik seperti tersendatnya proses pengiriman dan penahanan kontainer di pelabuhan. Menjalankan aturan bea cukai Indonesia merupakan hal yang mutlak bagi usaha Anda agar tidak mendapatkan denda besar dan penundaan distribusi yang dapat merugikan secara finansial.

Penerapan aturan tersebut oleh pemerintah bukan berarti mempersulit, namun bertujuan untuk melindungi perekonomian negara dan memberikan keselamatan pada barang-barang tersebut. Untuk ekspor-impor atau freight forwarder, mengetahui aturan tersebut sangat penting untuk menjalankan operasi agar supply chain bisnis Anda bisa berjalan secara lancar.

Ternyata ada solusi bagi kompleksitas birokrasi tersebut. Berikut adalah pembahasan mengenai bagian-bagian dari aturan bea cukai Indonesia beserta perhitungannya. Simak juga bagaimana layanan custom clearance kami hadir untuk mempermudah dan mengamankan bisnis Anda.

Key Takeaways

• Bea cukai adalah sistem pemungutan pajak oleh pemerintah terhadap barang yang masuk (impor) maupun keluar (ekspor) dari suatu wilayah.
• Komponen utama bea cukai mencakup bea masuk, bea keluar, dan cukai.
• Tugas dan Fungsi bea cukai meliputi: pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, optimalisasi penerimaan negara, dan penarikan pajak dan tarif.
• Aplikasi logistik ScaleOcean dengan fitur custom clearence dan integrasi Ceisa 4.0 dapat membantu Anda mengelola proses bea cukai untuk ekspor impor secara menyeluruh dan teintegrasi.

Coba Demo Gratis!

Apa itu Bea Cukai?

Bea cukai adalah sistem pemungutan pajak oleh pemerintah terhadap barang yang masuk (impor) maupun keluar (ekspor) dari suatu wilayah, termasuk barang dengan karakteristik khusus. Pengelolaan bea cukai dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Lembaga pemerintah melalui DJBC ini, bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan barang masuk dan keluar, khususnya barang yang dikenakan pajak atau tafir impor-ekspor. Contoh barang yang dikenakan bea cukai meliputi alat elektronik khusus, minuman beralkohol, rokok, serta barang lainnya yang diatur oleh UU Cukai.

Bea cukai di Indonesia sendiri berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional, mencegah impor ilegal, serta mengumpulkan pajak dan bea yang diperlukan oleh negara.

Bea Cukai juga berperan dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pengumpulan bea masuk dan pajak yang diterapkan pada barang-barang impor. Selain itu, mereka juga berfungsi untuk memfasilitasi proses perdagangan internasional agar berjalan lancar dengan memantau setiap kegiatan impor dan ekspor barang.

Komponen Utama Bea Cukai

Bea cukai adalah komponen penting dalam sistem perpajakan yang mengatur pergerakan barang lintas batas suatu negara. Terdapat beberapa komponen utama bea cukai yang masing-masingnya memiliki peran dan mekanisme pemungutan yang berbeda sesuai dengan karakteristik barang dan kebijakan pemerintah, diantaranya:

1. Bea Masuk

Bea masuk adalah pajak yang dikenakan untuk barang yang diimpor ke dalam suatu negara. Tujuannya untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan asing dan mengatur arus barang masuk.

Besaran bea masuk biasanya ditentukan berdasarkan jenis barang, nilai barang, serta kebijakan perdagangan yang berlaku. Proses dan biaya custom clearence terkait bea masuk menjadi syarat barang dapat diterima secara legal di pasar domestik.

2. Bea Keluar

Bea keluar adalah pajak yang dikenakan pada barang yang diekspor dari suatu negara. Meskipun tidak semua negara menerapkan bea cukai, pajak ini digunakan untuk mengontrol dan mengatur ekspor komoditas tertentu untuk menjaga ketersediaan barang dalam negeri atau mengatur kebijakan perdagangan.

3. Cukai

Cukai adalah pajak yang dikenakan pada barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti minuman beralkohol, produk tembakau, dan barang-barang lain yang diatur dalam undang-undang cukai.

Tujuan adanya cukai untuk mengendalikan konsumsi barang yang berdampak sosial dan kesehatan, serta untuk menambah pendapatan negara. Cukai juga digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi konsumsi barang berisiko tinggi.

Tugas dan Fungsi Bea Cukai di Ekspor Impor

Bea cukai memiliki berbagai fungsi penting dalam mengatur dan mengelola proses ekspor maupun impor barang. Fungsi-fungsi tersebut mencakup pengawasan kepatuhan peraturan, perlindungan ekonomi, serta fasilitasi perdagangan internasional yang lebih efektif melalui dukungan teknologi seperti aplikasi ekspor impor untuk mempercepat proses birokrasi.

Berikut dijelaskan lebih lanjut tugas dan fungsi bea cukai tersebut.

1. Revenue Collector

Bea Cukai bertindak sebagai revenue collector, yang artinya memungut pendapatan negara dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. Pendapatan tersebut menjadi bagian dari APBN untuk mendukung pembangunan yang ada, layanan, dan program pemerintah.

Pada proses ekspor dan impor, fungsi ini dapat dilihat ketika Bea Cukai melakukan penghitungan kewajiban dalam bentuk biaya dengan mempertimbangkan nilai barang, tarif, HS Code, dan lain sebagainya. Untuk itu, informasi dalam dokumen ekspor impor tersebut harus benar agar penghitungan biaya tidak membuat adanya koreksi atau notul kemudian hari.

2. Community Protector

Dalam hal ini, Bea Cukai bertindak sebagai community protector dimana melindungi masyarakat dari barang-barang yang ilegal, berbahaya, atau tidak diperbolehkan. Beberapa contoh dapat dilihat dari barang-barang yang melanggar larangan seperti narkotika, senjata ilegal, bahan berbahaya, hingga barang yang tidak memenuhi standar keselamatan, kesehatan, maupun ketentuan impor.

Fungsi ini sangatlah penting sebab tidak semua benda yang diperbolehkan untuk keluar dan masuk ke Indonesia. Melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, serta penilaian risiko, Bea Cukai berusaha menjaga aliran barang tetap aman tanpa mengganggu alur perdagangan yang legal.

3. Trade Facilitator

Fungsi dari Bea Cukai yang ketiga yaitu sebagai trade facilitator atau perusahaan yang memberi dukungan terhadap kelancaran perdagangan internasional. Ini berarti selain fungsi pengawasan, Bea Cukai ini juga membantu fasilitas di dalam sistem yang membantu proses ekspor-import untuk menjadi lebih rapi dan terorganisir.

Dari sudut pandang perusahaan, fungsi ini dirasakan dalam proses pengurusan dokumen ekspor impor, pengawasan perbatasan, sampai dengan proses administrasi lainnya. Jika dokumen lengkap dan data tepat, proses pengeluaran atau masuknya barang akan berjalan lebih lancar sehingga resiko tertahan di pelabuhan bisa diminimalisir.

4. Industrial Assistance

Fungsi dari industrial assistance yaitu sebagai perlindungan terhadap industri domestik dari persaingan yang tidak sehat. Bea Cukai memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang mengontrol aliran barang impor agar tidak merugikan produsen lokal, khususnya pada kondisi harga yang tidak normal ataupun pelanggaran regulasi.

Namun, fungsi tersebut juga digunakan sebagai bantuan bagi industri yang membutuhkan bahan mentah impor agar tetap beroperasi. Melalui pengawasan yang baik, Bea Cukai menciptakan keseimbangan antara perlindungan pasar domestik dengan kebutuhan bisnis tersebut.

Peran Penting Bea Cukai

Bea cukai menjadi peran penting yang akan memastikan kelancaran arus barang lintas barang dan perdagangan internasional, serta berkontribusi dalam perlindungan kepentingan nasional. Terdapat beberapa peran utama bea cukai sebagai pilar penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara, diantaranya:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Industri Dalam Negeri

Peran bea cukai adalah untuk melindungi produk dalam negeri dan mengatur masuknya barang impor melalui penerapan tarif impor dan kebijakan pengawasan. Hal ini akan membantu menjaga daya saing industri lokal agar dapat tumbuh dan berkembang tanpa terganggu oleh persaingan tidak sehat dari barang luar negeri yang masuk secara ilegal atau tanpa kontrol.

2. Mewujudkan Iklim Usaha dan Investasi yang Kondusif

Peran selanjutnya juga penting dalam memberikan pelayanan transparan dan efisien dalam perdagangan internasional, sehingga akan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi.

Proses kepabeanan yang cepat dan akurat mendukung kelancaran perdagangan dan investasi, sehingga para pelaku usaha merasa nyaman menjalankan operasionalnya serta menarik investor untuk menanamkan modal.

3. Melindungi Masyarakat dan Kepentingan Nasional

Peran lainnya juga untuk mengawasi dan mencegah masuknya barang berbahaya, seperti narkotika, senjata ilegal, dan bahan kimia beracun. Perlindungan ini penting untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat serta menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang dapat merugikan keselamatan publik.

4. Mengendalikan Peredaran dan Konsumsi Barang Berbahaya

Dengan adanya peraturan dan pengenaan cukai pada barang tertentu seperti minuman beralkohol dan produk tembakau, clearance berperan mengendalikan konsumsi barang berisiko. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dampak negatif kesehatan dan sosial sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor tersebut.

Peraturan Bea Cukai untuk Ekspor

Indonesia memiliki peraturan bea cukai yang khusus mengatur proses ekspor. Peraturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan nasional, meningkatkan kinerja logistik, dan mendukung tujuan ekonomi. Di sini akan dibahas beberapa peraturan yang penting seperti penetapan daftar barang yang dilarang untuk ekspor, penetapan harga ekspor, jenis satuan barang, hingga tata laksana kepabeanan.

1. Penetapan Daftar Barang Dilarang untuk Ekspor

Peraturan ini menjelaskan daftar barang yang dilarang untuk cara ekspor barang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional, termasuk pelestarian sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Barang-barang yang termasuk dalam daftar tersebut umumnya merupakan barang-barang yang memiliki nilai strategis atau mulai langka dan perlu perlindungan khusus. Dengan peraturan ini, diharapkan kebutuhan ekspor dan pelestarian sumber daya alam berlangsung seimbang.

2. Penetapan Harga Ekspor untuk Bea Keluar

Berdasarkan peraturan bea cukai terbaru yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.4/2024 terkait penetapan harga ekspor untuk perhitungan bea keluar, terdapat beberapa aturan yang perlu diketahui eksportir atau freight forwarder sebagai bisnis logistik yang membantu kelancaran ekspor.

Termasuk aturan mengenai penetapan HAP (Harga Patokan Ekspor) untuk berbagai jenis ekspor dikenakan bea keluar, dan menjadi dasar perhitungan bea keluar. Kemudian aturan mengenai jenis barang yang dikenakan bea keluar, seperti produk kayu (venner kayu olahan), produk mineral hasil pengolahan, produk kulit, dan biji kakao.

Dalam hal ini, pemilihan kondisi pengiriman yang tepat seperti DAP term sangat penting, karena dapat mempengaruhi seluruh proses pengiriman barang hingga kepabeanan. Hal ini penting karena DAP term mempengaruhi siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran dan prosedur bea cukai, hal ini harus dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahan atau penundaan dalam pengiriman barang.

3. Penetapan Jenis Satuan Barang

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/KM.4/2023, jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean ekspor telah ditetapkan secara spesifik. Peraturan bea cukai tersebut dibuat untuk menyesuaikan dengan jenis satuan barang logistik yang lebih relevan dan sesuai perkembangan komoditas yang diekspor.

Jenis satuan barang yang ditetapkan dalam keputusan ini meliputi berbagai satuan ukuran seperti kilogram (KGM), meter kubik (CMQ), liter (LTR), dan lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komoditas. Misalnya, primata dan binatang melata menggunakan satuan heads (HDS).

Ada juga ikan hias dengan satuan piece (PCE). Untuk produk minyak atsiri dan minyak lainnya diukur dalam satuan liter, dan produk seperti bijih timah diukur dalam metrik ton atau kilogram.

4. Tata Laksana Kapabeanan di Bidang Ekspor

Peraturan bea cukai nomor PER-9/BC/2023 mengatur berbagai aspek yang penting mulai dari pemberitahuan pabean hingga pemeriksaan fisik barang ekspor, diantaranya:

• Pemberitahuan pabean dan dokumen pendukung, seperti packing list, bill of lading, dan invoice kemudian menyiapkan PEB ke kantor Pabean pemuatan.
• PEB harus disampaikan secepatnya, batas waktu penyampaian PEB paling cepat 7 hari dan paling lambat sebelum barang masuk ke ke kawasan pabean di tempat pemuatan
• Penerbitan nomor pendaftaran dan NPE, jika semua ketentuan dan persyaratan terpenuhi, PEB akan diberikan nomor dan tanggal pendaftaran, kemudian NPE akan diterbitkan.
• Pemeriksaan barang ekspor, yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko dan hasil analisis informasi bea cukai. Hasil pemeriksaan fisik akan tercatat dalam lembar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB atau dalam SKP.

Baca juga: Pengertian Ekspor dan Impor, Tujuan, Perbedaan, dan Contohnya

Peraturan Bea Cukai untuk Impor

Tidak hanya impor, peraturan bea cukai juga mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan impor. Dengan adanya peraturan-peraturan berikut, maka diharapkan proses impor patuh terhadap peraturan dan perlindungan terhadap konsumen serta lingkungan. Berikut akan dibahas lebih lanjut apa saja peraturan terbaru yang mengatur impor di Indonesia.

1. Barang yang Dibatasi Impor

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/KM.4/2024 menjelaskan jenis barang yang dibatasi untuk perdagangan impor dan ekspor, termasuk kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh importir agar barang tersebut dapat masuk ke wilayah Indonesia secara legal.

Beberapa di antaranya adalah kosmetik, produk farmasi, alat kesehatan, dan produk tertentu yang memerlukan pengawasan ketat karena berpotensi mempengaruhi kesehatan dan keselamatan konsumen. Lebih lanjut, diperlukan beberapa dokumen untuk mengimpor barang-barang yang dibatasi tersebut.

Laporan Surveyor (LS) atau Surat Keterangan (SK) diperlukan untuk memastikan barang telah diperiksa dan memenuhi standar pemerintah. Selanjutnya, terdapat dokumen Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan setelah importir mengajukan permohonan dan memenuhi semua persyaratan.

Dalam hal ini, PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) berperan penting dalam membantu importir memperoleh dokumen PI tersebut dan memastikan barang yang masuk sesuai dengan regulasi.

Selain itu, importir juga harus memastikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi persyaratan ekspor dari negara asal, termasuk sertifikasi dan standar tertentu, agar tidak mengalami kendala dalam proses kepabeanan di Indonesia.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor

Peraturan bea cukai terbaru juga mengatur pelaksanaan pemeriksaan fisik barang impor. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2023. Pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk memastikan jumlah, jenis, dan spesifikasi barang yang diimpor telah sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen pabean, serta untuk mendeteksi jika ada barang yang belum dimasukkan dalam dokumen PIB.

Proses pemeriksaan fisik barang impor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemeriksaan langsung oleh petugas atau menggunakan alat pemindai. Pemeriksaan langsung melibatkan pembukaan kemasan barang dan dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik yang ditunjuk.

Mereka mencocokkan nomor, ukuran, jumlah, dan jenis kemasan dengan dokumen pabean, memeriksa segel peti kemas, dan mengawasi pengeluaran barang dari peti kemas. Jika diperlukan, petugas juga mengambil sampel barang untuk diuji lebih lanjut​. Sedangkan, pemeriksaan menggunakan alat pemindai dapat melalui sinar X atau gamma.

Pemeriksaan ini dilakukan di kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara dengan pengawasan ketat dari pejabat bea dan cukai​. Hasil pemeriksaan kemudian perlu dituliskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Rekomendasi Hasil Analisis Tampilan (RHAT). LHP mencakup uraian lengkap mengenai jumlah, jenis, merek, tipe, dan kondisi barang. Nah, dokumen ini diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan impor telah dipenuhi.

3. Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor

Peraturan bea cukai juga mengatur tentang pembongkaran dan penimbunan barang impor. Bongkar barang impor dari sarana pengangkut wajib dilakukan di kawasan pabean atau diperbolehkan di tempat lain yang telah mendapat izin dari kepala kantor pabean.

Prosesnya dimulai dengan penyerahan inward manifest oleh pengangkut yang kemudian mendapatkan nomor serta tanggal pendaftaran sebelum pembongkaran.

Jika demikian, maka freight forwarder harus mengajukan permohonan yang disertai dokumen pendukung seperti dokumen pengangkutan dan denah lokasi pembongkaran. Permohonan ini dievaluasi oleh kepala kantor pabean dan diputuskan paling lama satu hari kerja setelah permohonan diterima atau setelah dilakukan penelitian lapangan jika diperlukan. Ada juga proses penimbunan barang yang dapat dilakukan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Penimbunan ini diawasi secara selektif berdasarkan manajemen risiko oleh pejabat bea dan cukai. Namun, jika barang impor yang ditimbun melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka akan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai dan disimpan di tempat penimbunan pabean. Biaya penimbunan barang impor di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS menjadi tanggung jawab importir.

Baca juga: Apa itu Distribution Center (DC) Gudang? Arti dan Fungsinya

Upaya Bea Cukai Maksimalkan Ekspor Impor

Tidak hanya menjalankan fungsi bea cukai dengan baik, mereka juga melakukan sejumlah upaya untuk dapat memaksimalkan keberlangsungan proses ekspor impor barang. Upaya ini dilakukan melalui berbagai fasilitas dan program yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa upaya tersebut.

1. Fasilitas Kawasan Berikat

Fasilitas kawasan berikat adalah wilayah khusus yang digunakan untuk menyimpan, memproses, atau merakit barang-barang impor tanpa dikenakan bea masuk atau pajak lainnya hingga barang tersebut dikeluarkan untuk konsumsi domestik atau diekspor kembali.

Wilayah ini didapat jika memenuhi beberapa kriteria: Pertama: lokasi harus berada di daerah yang strategis untuk kegiatan ekspor impor dan memiliki akses memadai ke bandara.

Kedua: perusahaan harus memiliki izin usaha yang sesuai dan mampu menunjukkan bahwa kegiatan produksinya dapat mendukung ekspor. Ketiga: perusahaan juga harus mampu menyediakan fasilitas yang sesuai standar keamanan dan pengawasan bea cukai, serta mampu mematuhi semua regulasi.

Manfaatnya dari fasilitas ini akan mendapatkan pengangguhan dan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPnBM, serta pembebasan cukai atas impor. Selain itu, prosedur yang ditetapkan bersifat lebih efisien seperti pengajuan dokumen sebelum kapal tiba dan tidak adanya pemeriksaan fisik di pelabuhan, yang membantu mempercepat proses logistik.

2. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Fasilitas berikutnya yang diupayakan oleh clearance adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). KITE memungkinkan perusahaan untuk mengimpor bahan baku dan komponen yang diperlukan untuk produksi barang ekspor tanpa dikenakan bea masuk dan pajak.

Nah, setelah barang jadi diproduksi dan diekspor, perusahaan pun juga tidak perlu membayar bea masuk untuk bahan baku yang telah digunakan. Dengan memanfaatkan ini, perusahaan bisa menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk di pasar internasional.

Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, suatu perusahaan harus memenuhi beberapa syarat utama. Pertama, bergerak di bidang manufaktur serta memiliki izin usaha industri yang dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Perusahaan (NIPER).

Kedua, memiliki bukti kepemilikan lokasi produksi yang berlaku paling singkat tiga tahun. Selain itu, juga memiliki hasil produksi dan tempat penimbunan barang. Tidak kalah pentingnya, menggunakan sistem informasi pergudangan berbasis IT Inventory yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pengelolaan barang dan dokumen kepabeanan.

3. Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjadi salah satu upaya bea cukai dalam memaksimalkan proses ekspor dan impor. Program ini memberikan insentif khusus kepada perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan tersebut.

KEK dirancang dengan tujuan menarik investasi asing dan domestik dengan menawarkan berbagai keuntungan seperti pembebasan pajak, kemudahan perizinan, dan infrastruktur yang mendukung.

Perusahaan yang beroperasi di KEK dapat menikmati berbagai fasilitas yang mempermudah kegiatan ekspor impor, termasuk akses ke pelabuhan, bandara, dan jaringan trnasportasi dalam logistik lainnya. Dengan demikian, KEK membantu meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan industri di kawasan tersebut.

4. Program Klinik Ekspor untuk UMKM

Program Klinik Ekspor untuk UMKM adalah inisiatif yang dibuat bea cukai dengan tujuan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memaksimalkan potensi mereka. Program ini menyediakan bimbingan dan pelatihan kepada UMKM mengenai prosedur ekspor, regulasi internasional, dan strategi pemasaran global.

Selain itu, Klinik Ekspor juga membantu UMKM dalam mengakses informasi pasar, jaringan distribusi, dan peluang bisnis internasional. Dengan adanya program tersebut, bea cukai ingin meningkatkan jumlah partisipasi UMKM dalam perdagangan internasional, sehingga mereka nantinya mampu memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mengelola proses ini, Anda bisa menggunakan software logistik ScelOcean yang menyediakan modul custom clearance terintegrasi. Ini membuat Anda dapat membuat dan mengelola seluruh dokumen bea cukai online yang diperlukan untuk ekspor impor di satu sistem terpusat.

Selain itu, karena keterpaduan dengan Ceisa 4.0 yang merupakan sistem informasi kepabeanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia, proses clearance akan berjalan lebih cepat, tepat, dan up to date dengan aturan terakhir. Cobalah demo gratis dari aplikasi ini sekarang dan peroleh fitur unggunlannya!

Kesimpulan

Bea cukai adalah suatu sistem yang mengawasi dan mendata bea, pajak, dan cukai terhadap barang yang dikirim keluar dan masuk negara. Jika membahas perangkat, maka bea cukai IMEI adalah proses registrasi IMEI perangkat seluler atau handphone yang berasal dari luar negeri untuk digunakan di Indonesia. Cek IMEI bea cukai berarti memeriksa apakah IMEI perangkat impor sudah terdaftar sesuai ketentuan kepabeanan.

Bea cukai pada proses ekspor impor akan sangat membantu dalam memastikan bahwa dokumentasi, tarif, HS Code, dan pengecekan barang tersebut dilakukan dengan sesuai regulasi. Ini merupakan sebuah peran penting agar perusahaan tidak mendapatkan hambatan clearance, fee tambahan, atau bahkan penahanan barang di pelabuhan.

Dengan cara mengatur proses tersebut menjadi lebih rapi, perusahaan dapat menggunakan software logistik ScaleOcean beserta modul custom clearance yang tersedia. Sistem ini membantu pengelolaan dokumen bea cukai, pencatatan impor-ekspor, dan integrasi CEISA 4.0 dalam satu platform, serta dapat diuji melalui demo gratis.