Reimbursement: Jenis, Prosedur, dan Contoh Formulir

Sebagai tim finance atau HR yang mengelola operasional internal, pernahkah muncul kebingungan saat memverifikasi klaim karyawan, menyamakan bukti pembayaran, atau memastikan pengajuan sesuai kebijakan, sementara kebutuhan closing laporan dan audit tetap menuntut akurasi tinggi?

Reimbursement adalah penggantian biaya pribadi yang dikeluarkan karyawan/pihak lain untuk kebutuhan perusahaan, lewat klaim dan bukti struk/kuitansi. Jika tidak terkelola dengan jelas, proses ini dapat menimbulkan dampak finansial dan operasional, yang memicu ketidakpuasan, kesalahan pencatatan, serta gangguan arus kas perusahaan.

Di artikel ini, pembaca dapat menggunakan informasi mengenai jenis, prosedur, dan contoh reimbursement. Selain itu, Software HRIS ScaleOcean membantu perusahaan mengotomatisasi klaim, mempercepat persetujuan, menyimpan bukti digital, serta memastikan pencatatan akurat terintegrasi lintas departemen keuangan internal.

Key Takeaways

• Reimbursement adalah mekanisme pengembalian dana kepada karyawan atas biaya pribadi yang digunakan untuk menunjang operasional atau kegiatan bisnis perusahaan.
• Jenis reimbursement: kesehatan, perjalanan dinas, operasional kantor, pelatihan atau sertifikasi, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
• Cara mengajukan reimbursement: simpan struk asli, isi form klaim berisi rincian biaya, tim HR/Keuangan memverifikasi sesuai kebijakan, setelah disetujui maka dana akan dibayarkan.
• Kelola proses reimbursement karyawan lebih cepat dan akurat dengan Software HRIS ScaleOcean yang fleksibel dan mudah disesuaikan kebutuhan bisnis Anda.

Coba Demo Gratis!

Apa itu Reimbursement?

Reimbursement adalah proses penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh karyawan atau pihak lain untuk keperluan bisnis, seperti perjalanan dinas, akomodasi, maupun biaya kesehatan. Proses ini memerlukan bukti pembayaran yang sah agar dapat dipertanggungjawabkan, dan harus terkait langsung dengan aktivitas bisnis perusahaan.

Melalui sistem reimbursement yang tepat, perusahaan dapat secara sah dan transparan mengganti beban biaya yang telah dikeluarkan individu. Ini juga memastikan bahwa pengeluaran operasional tercatat dengan akurat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, mendukung manajemen keuangan yang lebih terorganisir.

Tanpa prosedur reimbursement yang jelas, perusahaan dapat menghadapi kesulitan dalam mengelola arus kas. Selain itu, hal ini dapat menghambat proses audit dan berisiko menimbulkan kesalahan dalam laporan keuangan yang memengaruhi keputusan bisnis yang diambil.

Baca juga: Training and Development: Pengertian, Manfaat, dan Jenisnya

Jenis-Jenis Reimbursement

Sebelum memahami proses pengajuan dan pencatatan reimbursement, perusahaan perlu mengenali jenis-jenis biaya yang umumnya dapat diganti. Dengan pemahaman ini, kebijakan penggantian biaya menjadi lebih terstruktur, transparan, dan mudah diterapkan oleh karyawan maupun tim keuangan.

1. Reimbursement Kesehatan

Reimbursement kesehatan mencakup penggantian biaya medis yang dikeluarkan karyawan, seperti konsultasi dokter, obat, pemeriksaan, hingga tindakan perawatan. Umumnya, perusahaan menetapkan batasan dan syarat klaim. Dengan demikian, kontrol biaya tetap terjaga sekaligus memastikan kesejahteraan karyawan terlindungi.

Selain reimbursement, employee benefit adalah paket kompensasi non-gaji yang perusahaan sediakan untuk mendukung kebutuhan kesehatan karyawan. Karena itu, kebijakan limit, bukti klaim, dan alur approval perlu konsisten. Hasilnya, manfaat terasa adil dan biaya tetap terkendali.

2. Reimbursement Perjalanan Dinas

Reimbursement perjalanan dinas diberikan untuk mengganti biaya selama tugas kerja di luar kantor, termasuk transportasi, konsumsi, dan penginapan, yang umumnya mengacu pada surat perjalanan dinas sebagai dasar penugasan. Oleh karena itu, perusahaan biasanya mewajibkan bukti transaksi.

3. Reimbursement Operasional Kantor

Reimbursement operasional kantor berlaku saat karyawan mengeluarkan dana pribadi untuk kebutuhan kerja yang belum tersedia. Misalnya, pembelian alat pendukung atau keperluan mendesak yang kadang dicatat sebagai pinjaman pegawai sementara.

4. Reimbursement Pelatihan dan Pendidikan

Reimbursement pelatihan dan pendidikan mencakup biaya kursus, seminar, atau sertifikasi yang relevan dengan pekerjaan. Biasanya, klaim harus mendapat persetujuan sebelumnya. Dengan pendekatan ini, perusahaan mendorong peningkatan kompetensi karyawan tanpa mengabaikan pengelolaan anggaran.

5. Reimbursement Pajak (Tax Refund)

Reimbursement pajak atau tax refund merujuk pada pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan pemerintah. Proses ini melibatkan verifikasi data dan dokumen resmi. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memastikan administrasi pajak tertata agar hak pengembalian dapat diproses tepat waktu.

Contoh Form Reimbursement

Untuk memahami penerapan reimbursement secara praktis, form reimbursement menjadi acuan penting bagi perusahaan. Melalui format yang jelas, proses pengajuan, verifikasi, dan pencatatan biaya dapat berjalan rapi, konsisten, serta mudah diaudit oleh tim keuangan internal perusahaan.

Berikut contoh formulir reimbursement yang biasa digunakan:

1. Formulir Reimbursement Operasional

Formulir reimbursement operasional mencatat pengeluaran karyawan secara rapi melalui kolom tanggal, deskripsi, kategori, dan nominal. Selain itu, data pengaju, ID, departemen, serta periode memudahkan pencocokan. Terakhir, tanda tangan, subtotal, uang muka, dan total klaim memastikan validasi serta perhitungan pembayaran bersih.

2. Formulir Reimbursement Kesehatan

Formulir reimbursement kesehatan mencatat klaim biaya medis karyawan, mulai dari identitas hingga detail kunjungan dan jenis perawatan. Tabel rincian memuat deskripsi biaya, jumlah dibayar, serta nominal klaim. Selain itu, lampiran bukti dan tanda tangan karyawan, atasan, serta HRD memvalidasi klaim.

3. Form Reimbursement Perusahaan Lengkap

Form reimbursement karyawan yang efektif membagi informasi ke beberapa bagian agar alurnya jelas dan logis. Dengan struktur ini, karyawan merinci pengeluaran serta melampirkan dokumen pendukung secara sistematis, misalnya contoh slip gaji karyawan. Hasilnya, tim keuangan memverifikasi klaim lebih cepat, akurat, dan sesuai prosedur.

4. Form Reimbursement Pajak

Reimbursement dalam konteks perpajakan harus memenuhi syarat kelayakan fiskal ada bukti pengeluaran sah, berkaitan dengan aktivitas bisnis, dan sesuai ketentuan pajak yang berlaku. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut adalah contoh form beserta perhitungannya:

Selain itu, perusahaan dapat mempercepat validasi klaim dengan mengintegrasikan form reimbursement ke sistem HRIS terbaik, misalnya dari ScaleOcean. Dengan alur persetujuan yang terstruktur, bukti transaksi tersimpan rapi. Dengan demikian, audit internal lebih mudah dan pelaporan biaya lebih konsisten.

Cara Mengajukan Reimbursement

Cara mengajukan reimbursement umumnya mengikuti alur yang terstruktur agar klaim biaya dapat diverifikasi dan diproses dengan rapi, termasuk melalui portal employee self-service jika perusahaan menyediakannya. Meskipun detailnya bisa berbeda di setiap perusahaan, tahapan dasarnya relatif sama dan mudah diikuti oleh karyawan.

Secara lebih rinci, cara mengajukan klaim reimbursement adalah:

1. Pastikan Biaya Sesuai Kebijakan

Pertama, karyawan perlu memastikan pengeluaran masuk dalam kategori yang diizinkan perusahaan. Setiap kebijakan reimbursement umumnya mengatur jenis biaya, batas nominal, dan periode klaim. Oleh karena itu, pengecekan awal membantu mencegah penolakan sejak proses pengajuan.

2. Kumpulkan Bukti Pengeluaran

Selanjutnya, karyawan harus menyimpan seluruh bukti transaksi secara lengkap. Kwitansi, invoice, atau struk pembayaran menjadi dasar verifikasi klaim. Tanpa dokumen pendukung yang valid, proses pemeriksaan akan terhambat dan berpotensi menunda persetujuan reimbursement.

Dalam laporan SAP Concur (data 2023), jumlah klaim dengan missing receipts naik 17% dan nilai spend pada klaim tanpa bukti naik 29%, yang menunjukkan risiko exception semakin sering muncul saat bukti tidak lengkap. Kondisi ini pun memperlambat pemeriksaan dan menunda persetujuan reimbursement.

3. Isi Formulir Reimbursement

Kemudian, lengkapi formulir reimbursement sesuai ketentuan yang berlaku. Formulir biasanya mencakup identitas karyawan, tanggal transaksi, jenis biaya, nominal, serta keterangan pengeluaran. Dengan data yang jelas, tim internal dapat memproses klaim secara lebih akurat.

4. Ajukan untuk Persetujuan Atasan

Setelah form reimbursement terisi, klaim perlu diajukan kepada atasan langsung. Tahap ini memastikan pengeluaran relevan dengan aktivitas kerja. Selain itu, persetujuan atasan membantu perusahaan menjaga kontrol biaya operasional secara konsisten dan terukur.

5. Proses Verifikasi oleh HR atau Keuangan

Berikutnya, tim HR atau keuangan melakukan pemeriksaan dokumen dan kesesuaian kebijakan. Jika seluruh data valid, klaim akan disetujui. Sebaliknya, kekurangan informasi biasanya dikembalikan untuk dilengkapi sebelum proses dilanjutkan.

6. Pencairan Dana

Terakhir, perusahaan mencairkan dana reimbursement sesuai mekanisme internal. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer rekening atau metode lain yang ditetapkan. Namun, waktu pencairan umumnya menyesuaikan siklus pembayaran perusahaan yang sedang berjalan.

Peraturan untuk Reimbursement di Indonesia

Pemerintah Indonesia menetapkan aturan reimbursement dalam perpajakan melalui PMK No. 167/PMK.03/2018 dan sejumlah peraturan pajak lainnya. Saat mengganti biaya karyawan, perusahaan wajib melampirkan bukti pendukung yang sah agar bisa membebankan biaya tersebut sebagai pengurang pajak.

Jika perusahaan mengganti pengeluaran yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha atau tanpa dokumen yang lengkap, otoritas pajak akan menolak pengakuan biaya tersebut dalam laporan fiskal.

Selain itu, jika karyawan menggunakan biaya pribadi untuk kepentingan non-bisnis dan perusahaan tetap menggantinya, maka perusahaan harus memotong dan menyetorkan PPh 21 karena pengeluaran tersebut tergolong sebagai tambahan penghasilan.

Kesalahan Umum Saat Mengajukan Reimbursement

Kesalahan umum saat mengajukan reimbursement sering terjadi karena kurangnya pemahaman prosedur atau kelalaian administratif. Kesalahan ini dapat menyebabkan klaim ditolak atau proses pencairan menjadi lebih lama.

Agar reimbursement disetujui, pastikan Anda melampirkan bukti transaksi asli seperti nota, struk, atau invoice yang valid serta terbaca. Selain itu, pengeluaran harus sesuai plafon dan kebijakan perusahaan. Terakhir, ajukan sebelum deadline, umumnya maksimal 30 hari setelah tanggal transaksi.

Lebih detailnya, hindari kesalahan ini saat Anda akan mengajukan reimbursement:

• Bukti Pengeluaran Tidak Lengkap: Banyak pengajuan ditolak karena struk, kwitansi, atau invoice tidak dilampirkan. Bukti yang buram, rusak, atau tidak sesuai nominal juga sering menjadi kendala verifikasi.
• Pengajuan Melewati Batas Waktu: Setiap perusahaan biasanya menetapkan tenggat pengajuan klaim. Jika reimbursement diajukan melewati periode yang ditentukan, klaim berisiko tidak diproses meskipun biayanya valid.
• Biaya Tidak Sesuai Kebijakan Perusahaan: Mengajukan biaya di luar kategori yang diperbolehkan menjadi kesalahan umum.
• Pengisian Formulir Tidak Akurat: Kesalahan penulisan nominal, tanggal, atau keterangan pengeluaran dapat memperlambat proses.
• Tidak Mengajukan Persetujuan Atasan: Beberapa klaim membutuhkan approval atasan sebelum diproses ke HR atau keuangan. Melewatkan tahap ini membuat pengajuan tertahan dan harus diulang.
• Mengajukan Klaim Ganda: Pengajuan biaya yang sama lebih dari satu kali, baik disengaja maupun tidak, sering terdeteksi saat verifikasi. Kesalahan ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pengajuan berikutnya.

Untuk mencegah kendala, karyawan perlu mematuhi SOP, meninjau kebijakan reimbursement, serta mengecek kelengkapan dokumen sebelum klaim. Jika ragu, konsultasikan ke HR/atasan sebelum memakai uang pribadi agar pencairan lebih cepat dan laporan keuangan tetap akurat.

Kekurangan Sistem Reimburse Secara Manual

Tidak hanya itu saja, kekurangan proses reimburse juga sering muncul ketika proses penggantian biaya masih dilakukan secara manual atau belum terintegrasi dengan sistem internal perusahaan. Kondisi ini dapat memengaruhi efisiensi operasional serta pengalaman karyawan.

• Proses Administrasi Memakan Waktu: Pengumpulan bukti, pengisian formulir, hingga persetujuan berlapis membuat proses reimburse berjalan lambat.
• Rentan Kesalahan dan Kehilangan Data: Sistem manual meningkatkan risiko salah input nominal, duplikasi klaim, atau bukti transaksi yang hilang.
• Kurangnya Transparansi Status Klaim: Karyawan sering tidak mengetahui posisi klaim yang diajukan, apakah sedang diproses, ditolak, atau menunggu pembayaran. Minimnya visibilitas ini kerap memicu pertanyaan berulang ke HR.
• Sulit Dikontrol dan Diaudit: Tanpa pencatatan terpusat, perusahaan kesulitan melakukan pelacakan histori klaim. Hal ini menyulitkan kontrol biaya, analisis pengeluaran, dan proses audit internal.
• Berpotensi Menimbulkan Konflik Internal: Keterlambatan pencairan atau penolakan klaim yang kurang jelas alasannya dapat memicu ketidakpercayaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada kepuasan dan produktivitas karyawan.

Kelola Reimbursement dengan HRIS ScaleOcean

Mengelola proses reimbursement secara manual sering kali memakan waktu, rawan kesalahan pencatatan, dan merepotkan tim keuangan terutama saat volume klaim meningkat dari berbagai departemen. Di sinilah teknologi digital hadir sebagai solusi. Software HRIS seperti ScaleOcean dirancang untuk menyederhanakan pengajuan, verifikasi, hingga pencatatan reimbursement secara otomatis dan real-time.

Dengan modul Expense & Reimbursement Management, ScaleOcean memungkinkan karyawan mengunggah bukti transaksi langsung dari dashboard, melacak status klaim, dan menerima notifikasi persetujuan secara instan.

Proses yang biasanya memerlukan form fisik dan bolak-balik tanda tangan kini dapat dilakukan dalam hitungan menit, terpusat, dan terdokumentasi rapi. Beberapa fitur ScaleOcean dalam mengelola reimbursement, antara lain:

• Automated Expense Submission: Karyawan bisa klaim reimbursement langsung di sistem lengkap dengan bukti, tanpa formulir manual.
• Multi-Level Approval Workflow: Klaim disetujui secara bertingkat mulai dari atasan hingga HR sesuai struktur organisasi.
• Payroll Integration: Data reimbursement otomatis terhubung ke sistem penggajian, tanpa input ulang.
• Real-Time Reimbursement Tracking: Status klaim bisa dipantau kapan pun, dari pengajuan hingga pembayaran.
• Digital Document Management: Bukti transaksi disimpan digital, aman dan mudah diakses saat dibutuhkan.
• Automated Notification & Reminder: Sistem mengingatkan otomatis untuk klaim tertunda atau yang sudah disetujui.

Selain fitur reimbursement, ScaleOcean juga terintegrasi dengan laporan absensi karyawan, sehingga memudahkan perusahaan mencocokkan data kehadiran dengan klaim pengeluaran seperti perjalanan dinas atau lembur.

Kesimpulan

Reimbursement adalah proses penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh karyawan untuk kebutuhan bisnis, yang memerlukan dokumentasi sah agar dapat dipertanggungjawabkan. Setiap jenis pengeluaran, seperti biaya perjalanan dinas, operasional, dan kesehatan, memerlukan prosedur yang jelas agar klaim dapat diterima.

Pengelolaan reimbursement yang tidak tepat dapat menimbulkan kesalahan administratif, risiko fiskal, dan penghambat arus kas. Untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan terhadap regulasi pajak, penggunaan sistem HRIS seperti ScaleOcean dapat mempercepat proses pengajuan, verifikasi, dan pencatatan reimbursement secara otomatis dan real-time.

Dengan fitur seperti automated submission, real-time tracking, dan integrated payroll, ScaleOcean menyederhanakan proses reimbursement sekaligus meningkatkan akurasi dan efisiensi. Coba demo gratis ScaleOcean untuk melihat bagaimana sistem ini membantu mengoptimalkan pengelolaan reimbursement.