Cara Menghitung PPN, Rumus, serta Contohnya

Memahami PPN dengan benar diperlukan bagi setiap pelaku usaha karena pajak tersebut berkaitan langsung dengan transaksi penjualan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan PPN akan mendapatkan konsekuensi yang serius seperti denda, sanksi administrasi, hingga gangguan arus kas perusahaan.

Oleh karena itu, pemahaman yang tepat dan sistem pengelolaan pajak yang akurat adalah hal krusial untuk menjaga stabilitas keuangan serta kredibilitas bisnis, baik di mata pemerintah atau mitra usaha.

Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut cara menghitung PPN yang tepat berdasarkan peraturan di Indonesia, disertai contoh, dan strategi mengoptimalkannya dengan implementasi software akuntansi.

Key Takeaways

• Tarif PPN di Indonesia terbaru naik menjadi 12% untuk barang dan jasa mewah, sementara untuk barang non-mewah, tarif efektifnya tetap 11%.
• Objek PPN meliputi penyerahan barang dan jasa kena pajak, impor barang, pemanfaatan barang atau jasa di daerah pabean, serta ekspor dan transaksi lain yang ditetapkan pemerintah.
• Cara menghitung PPN melibatkan penentuan dasar pengenaan pajak (DPP), perhitungan PPN terutang, pembuatan faktur, rekonsiliasi, serta penyetoran dan pelaporan.
• Software akuntansi terbaik ScaleOcean dapat mempermudah seluruh proses perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN secara otomatis, mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi.

Coba Demo Gratis

Apa itu PPN?

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Pajak ini bersifat tidak langsung, artinya beban pajak ditanggung oleh konsumen, tetapi disetorkan ke negara oleh penjual atau pengusaha yang melakukan transaksi.

Bagaimana cara kerja PPN? Dimulai ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) memungut pajak dari setiap penjualan barang atau jasa yang mereka lakukan. Pajak yang terkumpul tersebut kemudian disetorkan oleh PKP kepada pemerintah. Beban PPN ditanggung oleh konsumen akhir karena harga barang atau jasa yang dibeli sudah termasuk pajak tersebut.

Tarif Terbaru PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 2025

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, mulai 1 Januari 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia mengalami kenaikan. Tarif umum PPN meningkat dari 11% menjadi 12%, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024.

Akan tetapi, perubahan tarif Pajak Penambahan Nilai (PPN) ini tidak langsung mempengaruhi semua barang dan jasa. PPN 12% diberlakukan hanya dikenakan pada barang dan jasa yang tergolong mewah, contohnya seperti kendaraan bermotor mewah, rumah mewah, kapal pesiar, dan pesawat pribadi.

Untuk barang dan jasa non-mewah, meskipun tarif nominal PPN ditetapkan sebesar 12%, dasar pengenaan pajaknya dihitung dengan mengalikan 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian. Dengan demikian, tarif efektif PPN untuk barang dan jasa non-mewah tetap sebesar 11%.

Baca juga: Billing System: Manfaat, Jenis, dan 6 Rekomendasi Terbaiknya

Objek PPN

Objek PPN mencakup berbagai jenis transaksi yang dikenai pajak, seperti penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam wilayah pabean oleh pengusaha. Selain itu, kegiatan impor barang juga termasuk sebagai objek PPN. Pajak ini juga berlaku atas pemanfaatan barang tidak berwujud yang berasal dari luar negeri dan digunakan di dalam daerah pabean.

Berikut akan dijelaskan lebih lanjut apa saja objek PPN:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

BKP mencakup semua jenis barang yang dijual atau diserahkan oleh pengusaha kepada konsumen. Ini termasuk barang konsumsi sehari-hari, barang modal, serta barang yang digunakan untuk produksi atau usaha.

PPN dikenakan pada saat barang tersebut dipindahtangankan, baik melalui jual beli, hibah, atau transaksi lainnya. Penyerahan barang impor juga masuk dalam kategori ini, yang akan dikenakan PPN harus disertai dengan faktur pajak pada saat barang memasuki wilayah Indonesia.

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa yang terdaftar sebagai PKP akan dikenakan PPN. JKP meliputi berbagai jenis layanan, seperti jasa konsultasi, pendidikan, kesehatan, perhotelan, konstruksi, dan jasa transportasi.

Objek pajak ini juga diterapkan atas biaya yang dibebankan kepada penerima jasa. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan konsultan memberikan layanan kepada klien, maka PPN akan dikenakan atas biaya jasa yang disepakati.

3. Impor Barang Kena Pajak

Impor barang kena pajak merujuk pada barang yang dibawa masuk ke Indonesia dari luar negeri dan dikenakan PPN pada saat barang tersebut masuk ke wilayah pabean Indonesia. PPN ini dihitung berdasarkan harga impor barang yang mencakup nilai barang, biaya pengiriman, dan biaya lainnya.

Pengusaha yang melakukan impor wajib membayar PPN kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan bisa mengkreditkan PPN tersebut jika terdaftar sebagai PKP.

4. Pemanfaatan BKP atau JKP di dalam Daerah Pabean

Pemanfaatan BKP atau JKP di dalam negeri, meskipun tidak ada transaksi jual beli langsung, juga dikenakan PPN. Ini terjadi ketika barang atau jasa yang diterima oleh perusahaan atau individu digunakan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk dijual kembali.

Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menggunakan barang yang telah dibeli untuk operasional internal, maka pemanfaatan tersebut dikenakan PPN berdasarkan harga beli barang atau biaya jasa yang dimanfaatkan.

Untuk memastikan kewajiban pajak terkait dengan pemanfaatan ini tercatat dengan benar, perusahaan perlu melakukan ekualisasi pajak yang dapat membantu menyesuaikan perhitungan pajak yang terutang dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

5. Ekspor Barang Kena Pajak

Ekspor barang juga merupakan objek PPN, namun biasanya tidak dikenakan PPN, melainkan mendapatkan fasilitas pembebasan atau tarif 0%. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Meskipun demikian, barang yang diekspor tetap harus tercatat dalam laporan PPN dan diadministrasikan dengan baik agar memenuhi ketentuan pajak yang berlaku.

Pemahaman yang tepat tentang PPN masukan dan keluaran sangat penting dalam hal ini, karena meskipun ekspor dibebaskan dari PPN, perusahaan tetap harus mencatat transaksi dengan benar dan memastikan semua kewajiban pajak terkait tercatat dalam laporan PPN dengan akurat.

6. Transaksi Lain yang Ditentukan oleh Pemerintah

Selain transaksi yang sudah disebutkan, ada jenis transaksi tertentu yang juga dapat dikenakan PPN dan menjadi objek jika ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

Ini termasuk transaksi yang melibatkan barang atau jasa tertentu yang tidak biasa, misalnya pemberian barang atau jasa sebagai bagian dari kegiatan yang berkaitan dengan promosi atau transaksi lainnya yang tidak langsung melibatkan penjualan.

Bagaimana Cara Menghitung PPN dan Contohnya

Sebagai contoh perhitungan PPN, misalkan toko Samson melakukan penjualan 20 unit kulkas dengan harga Rp6.000.000 per unit. Dengan demikian, total penjualan mencapai Rp120.000.000.

Jika tarif PPN yang berlaku adalah 11%, maka pajak yang harus disetorkan sebesar 11% × Rp120.000.000 = Rp13.200.000. Artinya, Toko Samson wajib menyetorkan PPN terutang sebesar Rp13.200.000 kepada pemerintah atas transaksi penjualan tersebut.

Berikutkan akan dijelaskan cara menghitung PPN serta memberikan contoh perhitungan untuk tarif 11% dan 12%, agar Anda dapat memahami proses perhitungan yang tepat dalam praktik bisnis sehari-hari.

1. Menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai atau harga barang atau jasa sebelum dikenakan PPN. DPP dihitung berdasarkan nilai transaksi penjualan atau penerimaan. Sebagai contoh, jika sebuah barang dijual seharga Rp1.000.000, maka DPP adalah Rp1.000.000.

DPP harus dihitung dengan cermat berdasarkan laporan pajak perusahaan karena seluruh perhitungan PPN akan bergantung pada nilai ini. Oleh karena itu, DPP mencakup harga jual barang atau jasa yang diserahkan kepada pembeli.

2. Menghitung PPN Terutang

Untuk menghitung PPN terutang, Anda bisa menggunakan rumus berikut:

Dengan rumus ini, Anda bisa menghitung PPN dengan tarif 11% atau 12%.

• Untuk tarif PPN 11%, jika DPP barang adalah Rp1.000.000, maka PPN = 11% × Rp1.000.000 = Rp110.000.
• Untuk tarif PPN 12%, PPN yang terutang adalah 12% × Rp1.000.000 = Rp120.000.

Menghitung PPN terutang sangat penting agar bisnis dapat menyetor jumlah yang benar kepada negara sesuai dengan tarif yang berlaku, dan menghindari masalah pajak di kemudian hari.

3. Membuat Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah dokumen resmi yang digunakan sebagai bukti pemungutan PPN. Faktur ini wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk setiap transaksi penjualan atau jasa yang dikenakan PPN.

Faktur pajak memuat informasi mengenai DPP, tarif PPN, jumlah PPN yang terutang, serta data penjual dan pembeli. Setiap transaksi penjualan yang dikenakan PPN harus disertai dengan faktur pajak lainnya, seperti pajak PPh agar dapat tercatat dengan baik di sistem perpajakan dan dapat digunakan untuk rekonsiliasi.

4. Rekonsiliasi dan Pelaporan

Setelah menghitung dan membuat faktur pajak, langkah selanjutnya adalah rekonsiliasi antara PPN keluaran (dari penjualan) dan PPN masukan (dari pembelian). Rekonsiliasi ini penting untuk memastikan apakah ada PPN lebih bayar atau kurang bayar.

Jika PPN keluaran lebih besar, selisihnya harus disetorkan ke negara. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan rumus pendekatan produksi, dan hasilnya harus dilaporkan melalui SPT Masa PPN tepat waktu untuk menghindari sanksi.

5. Menyetor dan Melaporkan PPN

Setelah menghitung PPN yang terutang dan melakukan rekonsiliasi, langkah terakhir adalah menyetor PPN ke kas negara dan melaporkan kewajiban PPN tersebut melalui SPT Masa PPN.

Setoran dilakukan maksimal H+1 bulan setelah periode pajak berakhir, atau paling lambat pada tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya, tergantung pada periode transaksi. Penting untuk melakukan rekonsiliasi PPN, serta melaporkan dan menyetor tepat waktu untuk menghindari denda dan sanksi dari otoritas pajak, serta menjaga kepatuhan pajak yang baik.

Hitung Pajak Otomatis dengan Software Akuntansi ScaleOcean

Menghitung PPN dengan menggunakan software akuntansi ScaleOcean memberikan solusi terbaik untuk perusahaan yang ingin memastikan akurasi dan kepatuhan dalam setiap transaksi pajak.

ScaleOcean mampu mengintegrasikan transaksi penjualan dan pembelian langsung dengan modul akuntansi, sehingga setiap transaksi yang melibatkan PPN dihitung dan dicatat secara otomatis.

Selain itu, penggunaan ScaleOcean menjadikan perhitungan PPN tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih aman dan dapat diandalkan, memberikan kontrol penuh atas kewajiban pajak perusahaan. Anda bisa melakukan demo gratis dan konsultasi dengan tim profesional ScaleOcean untuk dapatkan solusi unggulan dan terkustomisasi ini!

Terdapat beberapa fitur khusus yang ditawarkan ScaleOcean untuk mengelola pajak bisnis Anda, diantaranya sebagai berikut:

1. Penghitungan Pajak Otomatis: Fitur ini memungkinkan perhitungan PPN secara otomatis sesuai dengan aturan yang berlaku, mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan pajak.
2. Pelaporan Real-Time: Pemantauan transaksi dan status pajak secara langsung. Setiap transaksi yang melibatkan PPN akan tercatat dan dapat dilihat dalam waktu nyata, yang memudahkan pengambilan keputusan dan kepatuhan pajak.
3. Integrasi Modul Lain: Software ini mengintegrasikan berbagai modul bisnis seperti penjualan, pembelian, dan pengelolaan inventaris, yang memastikan bahwa semua transaksi terkait PPN otomatis tercatat dengan benar, mengurangi kesalahan manual.
4. Pembuatan Laporan Pajak: Mempermudah pembuatan laporan perpajakan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik untuk PPN maupun pajak lainnya. Laporan ini dapat disesuaikan dan langsung siap untuk diajukan ke otoritas pajak.
5. Manajemen Faktur Pajak: Sistem ini mengelola faktur pajak secara otomatis, memungkinkan pembuatan dan pencatatan faktur yang sesuai dengan ketentuan PPN, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pengeluaran faktur.
6. Pengelolaan Pembayaran dan Penerimaan Pajak: Mengelola transaksi pajak baik yang diterima maupun yang dibayarkan, memastikan pencatatan yang akurat dan memastikan pembayaran pajak dilakukan tepat waktu.
7. Customizable Tax Rates: Menyediakan fleksibilitas untuk menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan dan regulasi pajak di berbagai lokasi atau sektor industri.

Dengan fitur-fitur ini, ScaleOcean membantu perusahaan untuk mempermudah proses perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN, yang pada gilirannya mengurangi potensi kesalahan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Kesimpulan

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri yang dibebankan kepada konsumen, namun disetorkan oleh penjual atau pengusaha. Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN di Indonesia naik menjadi 12%, sesuai ketentuan UU HPP dan PMK No. 131 Tahun 2024, meskipun tarif efektif untuk barang dan jasa non-mewah tetap 11% karena penyesuaian dasar pengenaan pajak.

Dalam penerapannya, perhitungan dan pelaporan PPN yang akurat diperlukan agar bisnis terhindar dari sanksi pajak dan tetap patuh pada regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penggunaan software akuntansi menjadi solusi strategis untuk mempermudah proses administrasi pajak dengan hasil yang cepat dan minim kesalahan.

Salah satu solusi yang bisa membantu adalah ScaleOcean, software akuntansi yang mampu menghitung PPN secara otomatis, menyusun laporan pajak real-time, serta mengelola faktur pajak secara efisien. ScaleOcean juga menawarkan layanan demo gratis, memungkinkan perusahaan mencoba langsung sistemnya dan merasakan kemudahan dalam pengelolaan pajak sebelum berlangganan.