Apa Itu Charter Party? Pengertian, Jenis, dan Aspeknya

Muatan besar seperti 50.000 ton batu bara atau turbin 150 ton tidak bisa dimuat dalam kontainer. Layanan logistik reguler sering menolak kargo ini sehingga proyek jadi tertunda. Untuk mengatasi kendala ini, Anda bisa menggunakan charter party, yaitu solusi yang memungkinkan penyewaan kapal khusus sesuai jenis kargo.

Charter party memberikan fleksibilitas dalam memilih kapal, jadwal, dan kapasitas yang sesuai kebutuhan. Dengan cara ini, perusahaan dapat menghindari batasan teknis layanan liner dan mengurangi risiko keterlambatan atau kegagalan pengiriman, menjaga kelancaran proyek.

Untuk membuat keputusan yang tepat, perusahaan perlu memahami dasar hukum, struktur, dan jenis charter party. Pengetahuan ini membantu meminimalkan risiko kontrak dan mengoptimalkan perencanaan logistik. Artikel ini akan membahasnya secara ringkas dan strategis agar perusahaan dapat memanfaatkannya maksimal.

Key Takeaways

• Charter party adalah perjanjian antara pemilik kapal dan penyewa untuk menyewakan kapal, mencakup syarat, durasi, rute, biaya, dan kewajiban kedua pihak.
• Pihak utama dalam charter party yaitu pemilik kapal, penyewa, dan pialang kapal yang bertindak sebagai perantara ahli.
• Tiga jenis charter party utama yaitu voyage, time, dan bareboat charter, masing-masing dengan alokasi biaya dan tanggung jawab yang berbeda.
• Memahami klausul kontrak charter party seperti laytime, demurrage, dan yurisdiksi hukum sangat penting untuk menghindari sengketa dan kerugian finansial yang signifikan.
• Software logistik ScaleOcean menyediakan manajemen terpusat yang memudahkan perusahaan freight forwarding dalam mengelola data, dokumen, dan biaya terkait kontrak charter party.

Coba Demo Gratis!

1. Apa Itu Charter Party?

Charter party adalah perjanjian kontrak hukum antara pemilik kapal dan penyewa kapal (charterer) untuk menyewakan kapal, baik untuk periode waktu tertentu (waktu) atau untuk mengangkut muatan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain (perjalanan). Perjanjian ini menetapkan secara jelas syarat dan ketentuan sewa, seperti durasi, rute pelayaran, biaya, serta hak dan tanggung jawab kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, charter party mengatur hak dan kewajiban dengan rinci, memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Memahami perjanjian ini sangat penting untuk memastikan kelancaran pengiriman dan menghindari potensi sengketa yang dapat merugikan.

2. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Charter Party

Sebuah perjanjian charter party tidak akan terwujud tanpa interaksi dan kesepakatan dari beberapa pihak kunci. Masing-masing pihak memiliki peran, tanggung jawab, dan kepentingan yang berbeda namun saling terkait. Pemahaman yang jelas mengenai siapa melakukan apa adalah langkah pertama untuk negosiasi yang sukses dan eksekusi kontrak yang lancar. Berikut penjelasan lebih rincinya:

a. Pemilik Kapal (Ship Owner)

Pemilik kapal atau ship owner adalah pihak yang memiliki kapal dan bertanggung jawab menyediakan kapal yang layak laut (seaworthy). Mereka memastikan kapal dalam kondisi baik, dilengkapi kru kompeten, dan memiliki asuransi memadai, seperti Protection & Indemnity (P&I).

Selain itu, pemilik kapal menanggung biaya operasional tetap, seperti gaji kru, perawatan, dan asuransi kapal. Tujuan mereka adalah memaksimalkan pendapatan sewa kapal dan, dalam beberapa jenis charter, menanggung biaya pelayaran seperti bahan bakar dan biaya pelabuhan.

b. Penyewa Kapal (Charterer)

Penyewa atau charterer adalah pihak yang menyewa kapal untuk mengangkut kargo mereka. Bisa jadi penyewa tersebut adalah pemilik kargo, perusahaan dagang, produsen, atau bahkan perusahaan freight forwarding yang bertindak atas nama klien. Tujuan utama mereka adalah untuk mengamankan kapasitas angkut yang andal dan efisien dengan biaya yang kompetitif.

Kewajiban utama penyewa adalah membayar biaya sewa (freight atau hire) tepat waktu sesuai kesepakatan. Selain itu, tergantung jenis charter, mereka bisa bertanggung jawab atas biaya variabel, seperti bahan bakar, biaya pelabuhan, dan bongkar muat kargo. Penyewa juga harus memastikan kargo aman dan tidak melanggar hukum serta mengarahkan kapal ke pelabuhan yang aman.

c. Pialang Kapal (Ship Broker)

Pialang kapal, atau ship broker, bertindak sebagai perantara dalam pasar penyewaan kapal. Meskipun mereka tidak memiliki kapal atau kapal kargo, pialang memiliki pengetahuan pasar yang mendalam, jaringan luas, dan keahlian negosiasi. Tugas utama mereka adalah mempertemukan pemilik kapal dengan penyewa yang membutuhkan ruang angkut.

Pialang kapal terbagi menjadi dua jenis yang mewakili pemilik kapal (owner’s broker) dan yang mewakili penyewa (charterer’s broker). Mereka membantu merundingkan syarat dalam charter party, termasuk tarif sewa, durasi, dan klausul teknis, untuk memastikan kepentingan klien terlindungi. Sebagai imbalan, pialang menerima komisi yang dihitung sebagai persentase dari total biaya sewa.

Baca juga: Ocean Freight: Arti dan Tipe Umum yang Beroperasi

3. Jenis-jenis Utama Charter Party

Kontrak charter party dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis utama, di mana setiap jenis memiliki struktur biaya, alokasi risiko, dan tingkat kontrol operasional yang berbeda. Pemilihan jenis yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan spesifik penyewa, sifat kargo, dan kondisi pasar. Berikut ini penjelasan jenis utamanya:

a. Voyage Charter

Voyage charter adalah perjanjian di mana penyewa menyewa kapal untuk satu perjalanan antara pelabuhan muat dan bongkar yang telah ditentukan. Pemilik kapal bertanggung jawab atas biaya operasional, seperti bahan bakar dan gaji kru, sementara pembayaran dilakukan dalam bentuk freight, dihitung per ton atau lumpsum.

Risiko penundaan akibat cuaca buruk atau kemacetan di laut ditanggung pemilik kapal, karena pembayaran tidak bergantung pada durasi perjalanan. Waktu bongkar muat (laytime, layday, dan laycan) diatur ketat jika penyewa melebihi waktu yang disepakati, mereka harus membayar denda demurrage, namun jika lebih cepat, mereka bisa mendapatkan insentif despatch.

b. Time Charter

Dalam time charter, penyewa menyewa kapal untuk periode waktu tertentu, misalnya enam bulan atau satu tahun, bukan untuk satu perjalanan. Penyewa memperoleh kontrol komersial atas kapal yang memungkinkan mereka mengarahkan kapal ke pelabuhan mana pun yang aman dan mengangkut kargo yang diizinkan. Ini memberikan fleksibilitas lebih besar dibandingkan dengan layanan shipping line reguler.

Pembayaran dalam time charter disebut hire dan dibayar per hari dengan frekuensi pembayaran setiap 15 atau 30 hari di muka. Berbeda dengan voyage charter, penyewa bertanggung jawab atas biaya perjalanan, seperti bahan bakar, biaya kanal, dan biaya pelabuhan. Pemilik kapal tetap bertanggung jawab atas biaya operasional kapal, seperti kru, perawatan, dan asuransi.

Di sisi lain, time charter dan freight charter memiliki perbedaan signifikan dalam hal durasi dan pengangkutan. Dalam freight charter, kapal disewa untuk satu kali pengangkutan kargo dengan fleksibilitas penuh terhadap rute dan jadwal pengiriman, sementara time charter lebih fokus pada jangka waktu penggunaan kapal.

c. Bareboat Charter

Bareboat charter atau demise charter adalah perjanjian di mana penyewa mengambil alih kontrol penuh atas kapal untuk periode yang disepakati, meskipun kepemilikan tetap pada pemilik. Penyewa bertanggung jawab atas semua aspek kapal, termasuk kru, perawatan, asuransi, dan biaya operasional.

Pemilik kapal hanya menyerahkan kapal “kosong” dan menerima pembayaran sewa secara berkala. Jenis charter ini sering digunakan oleh perusahaan pelayaran yang ingin menambah armada tanpa investasi besar untuk membeli kapal baru.

4. Klausul Penting dan Isi Kontrak Charter Party

Sebuah dokumen charter party adalah perjanjian hukum yang sangat detail dan kompleks, terdiri dari berbagai klausul yang mengatur setiap aspek hubungan antara pemilik kapal dan penyewa. Setiap klausul memiliki implikasi komersial dan hukum yang signifikan. Berikut penjelasan alasan terperincinya:

a. Informasi Dasar Kontrak

Setiap charter party dimulai dengan informasi dasar yang jelas mengenai para pihak dan subjek perjanjian. Ini mencakup nama dan alamat lengkap pemilik kapal dan penyewa, serta nama pialang yang terlibat. Deskripsi kapal yang akurat juga penting, termasuk nama kapal, bendera registrasi, tonase, kapasitas kargo, serta kecepatan dan konsumsi bahan bakar kapal.

Selain itu, kontrak harus mencantumkan sifat kargo udara yang akan diangkut, termasuk jenis dan kuantitasnya. Untuk voyage charter, pelabuhan muat dan bongkar harus disebutkan dengan jelas. Sementara itu, dalam time charter, durasi sewa, serta tanggal penyerahan dan pengembalian kapal harus ditetapkan secara spesifik.

b. Klausul Teknis dan Operasional

Bagian ini mencakup klausul yang mengatur operasional penyewaan. Klausul laytime, demurrage, dan despatch dalam voyage charter mengatur alokasi waktu dan biaya bongkar muat. Selain itu, klausul seaworthiness mewajibkan pemilik kapal untuk menyediakan kapal yang layak laut pada awal perjalanan.

Penyewa juga diwajibkan untuk mengarahkan kapal ke pelabuhan yang aman melalui klausul safe port/safe berth. Beberapa klausul lainnya, seperti F.I.O.S.T, membebankan biaya bongkar muat kepada penyewa, sementara bunker clause mengatur kualitas bahan bakar dalam time charter.

Untuk mempermudah manajemen kontrak charter party, Software Logistik ScaleOcean berperan sebagai software manajemen terpusat bagi perusahaan freight forwarding. Software ini membantu mengelola seluruh data, dokumen, dan biaya terkait kontrak charter party dengan efisien.

Dilengkapi dengan dukungan AI, ScaleOcean memungkinkan proses yang lebih cerdas dan terintegrasi. Cobalah demo gratis ScaleOcean dan lihat bagaimana software ini dapat mengoptimalkan pengelolaan logistik perusahaan Anda.

c. Klausul Legal dan Administratif

Klausul ini mencakup aspek hukum, keuangan, dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian. Salah satunya adalah klausul pembayaran, yang merinci jumlah, mata uang, dan jadwal pembayaran freight atau hire. Untuk menyelesaikan sengketa, klausul arbitrase menjadi pilihan utama, dengan proses yang dilakukan di yurisdiksi yang disepakati, seperti London, New York, atau Singapura.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian biasanya merujuk pada hukum Inggris sebagai pilihan utama dalam industri maritim. Klausul general average mengatur pembagian kerugian secara proporsional jika ada pengorbanan untuk menyelamatkan kapal dan kargo. Selain itu, klausul lain seperti lien clause dan ice clause sering dimasukkan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait.

5. Aspek Tambahan dalam Charter Party

Selain struktur dasar dan klausul utama, terdapat beberapa aspek praktis dan kontekstual lain yang memengaruhi penyusunan dan pelaksanaan charter party. Aspek-aspek ini membantu menstandarisasi praktik, memperjelas peran, dan memastikan komunikasi yang efisien antar pihak.

Memahami elemen-elemen tambahan ini melengkapi pemahaman holistik tentang bagaimana dunia penyewaan kapal beroperasi. Berikut penjelasan lebih rincinya:

a. Formulir Cetak Charter Party

Industri maritim mengandalkan formulir kontrak standar yang telah dicetak untuk menyederhanakan negosiasi dan memastikan konsistensi. Formulir ini dikembangkan oleh organisasi seperti BIMCO dan mencakup klausul-klausul yang telah teruji waktu. Contoh populer termasuk GENCON untuk voyage charter, NYPE untuk time charter, dan BARECON untuk bareboat charter.

Meskipun demikian, formulir standar ini jarang digunakan tanpa modifikasi. Para pihak sering menambahkan, mengubah, atau menghapus klausul melalui rider clauses atau addenda untuk menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan mereka. Proses negosiasi sering berfokus pada perubahan yang dibuat dalam rider clauses ini.

Menurut Hukumku, salah satu risiko utama penggunaan formulir standar adalah penggunaannya tanpa penyesuaian yang memadai terhadap risiko aktual, khususnya dalam kasus force majeure, yang berpotensi menimbulkan celah hukum. Proses negosiasi sering berfokus pada perubahan yang dibuat dalam rider clauses ini.

b. Charter Party dan Agen Pelabuhan

Agen pelabuhan (port agent) berperan penting dalam memastikan operasional kapal di pelabuhan tetap berjalan lancar. Selain itu, mereka juga menangani formalitas kepabeanan, imigrasi, dan kepelabuhanan, sekaligus mengatur layanan seperti pandu dan kapal tunda. Oleh karena itu, keberadaan agen pelabuhan membantu mempercepat koordinasi dan mengurangi potensi hambatan operasional.

Dalam voyage charter, pemilik kapal biasanya menunjuk agen mereka sendiri (owner’s agent). Sementara itu, dalam time charter, penyewa yang menanggung biaya pelabuhan akan menunjuk agen pilihan mereka (charterer’s agent). Selain itu, pihak yang tidak menunjuk agen utama dapat menunjuk agen pelindung (protective agent) untuk memastikan kepentingan mereka tetap terjaga.

c. Singkatan Umum dalam Charter Party

Dokumen charter party dan komunikasi dalam industri perkapalan sering dipenuhi berbagai singkatan teknis. Selain itu, pemahaman yang akurat terhadap istilah tersebut sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya, beberapa singkatan umum meliputi ETA (Estimated Time of Arrival), ETD (Estimated Time of Departure), dan F.I.O.S.T (Free In and Out, Stowed, and Trimmed).

Selain itu, terdapat pula singkatan seperti MOLOO (More or Less in Owner’s Option) yang memberikan toleransi jumlah kargo, serta WWW (Weather Working Day) yang menentukan perhitungan laytime. Oleh karena itu, mempelajari berbagai istilah dalam EMKL dan perkapalan menjadi langkah penting untuk memahami kompleksitas dokumen charter party secara lebih menyeluruh.

d. Kaitan Charter Party dengan Incoterms

Kontrak penjualan internasional yang diatur oleh Incoterms dan kontrak pengangkutan, seperti charter party, saling terkait. Incoterms seperti FOB (Free On Board) atau CIF (Cost, Insurance, and Freight) menentukan titik peralihan risiko dan tanggung jawab barang, yang juga menentukan siapa yang mengatur dan membayar pengangkutan laut.

Dalam kontrak FOB, pembeli bertanggung jawab mengatur pengangkutan utama dan menjadi penyewa dalam charter party. Sebaliknya, dalam kontrak CIF, penjual yang bertanggung jawab dan akan menjadi penyewa. Syarat dalam kontrak penjualan harus selaras dengan kewajiban dalam charter party untuk menghindari celah tanggung jawab.

6. Kesimpulan

Charter party adalah dasar hukum yang memastikan penyewaan kapal berlangsung transparan dan adil. Memahami perbedaan charter waktu dan perjalanan serta klausul pentingnya membantu memilih skema yang sesuai dengan kebutuhan logistik dan meningkatkan efisiensi rantai pasok maritim.

Software logistik ScaleOcean adalah solusi digital yang dirancang untuk menyederhanakan manajemen kontrak charter party melalui pengelolaan data dan dokumen yang lebih efisien. Dengan dukungan AI, proses operasional menjadi lebih cerdas, terintegrasi, dan mudah dikendalikan. Cobalah demo gratis ScaleOcean untuk melihat bagaimana software ini dapat mengoptimalkan pengelolaan logistik perusahaan Anda.