Proses transaksi distribusi bisa terhambat ketika harga, syarat pengiriman, dan standar barang tidak tertulis dengan jelas. Akibatnya, muncul dispute, retur tidak terkendali, pembayaran tertahan, sampai potensi masalah hukum yang mengganggu cash flow.
Surat perjanjian jual beli membantu mencatat detail transaksi sejak awal, sehingga kedua pihak punya acuan yang sama saat terjadi perubahan atau kendala. Ini penting terutama untuk distribusi dengan volume besar, tenggat ketat, dan produk yang menuntut kepatuhan, seperti alat kesehatan atau bahan kimia.
Artikel ini membahas pengertian surat perjanjian jual beli, manfaatnya untuk bisnis distribusi, serta poin-poin wajib yang perlu dicantumkan. Anda juga akan menemukan contoh format yang bisa dijadikan referensi agar penyusunan dokumen lebih rapi dan aman.
- Surat perjanjian jual beli adalah dokumen hukum tertulis yang mengatur kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli untuk melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak.
- Surat perjanjian jual beli berfungsi menetapkan kesepakatan transaksi, mengatur pengiriman, kualitas, pembayaran, dan menghindari sengketa dalam bisnis distribusi.
- Komponen penting perjanjian mencakup identitas pihak, obyek jual beli, nilai transaksi, jadwal pengiriman, hak dan kewajiban, serta klausul hukum lainnya.
- ScaleOcean software distribusi dapat menyusun, mengelola, dan melacak kontrak jual beli otomatis, serta mempercepat proses transaksi yang kompleks dalam operasional distribusi.
Apa Itu Surat Perjanjian Jual Beli?
Surat perjanjian jual beli adalah dokumen tertulis yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam proses pengalihan kepemilikan barang atau aset secara resmi. Surat ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Surat perjanjian jual beli memuat detail penting seperti harga, jumlah barang, syarat pengiriman, dan jaminan mutu. Tanpa dokumen ini, transaksi lebih rentan mengalami masalah seperti pembayaran yang tidak jelas sampai sengketa akibat barang tidak sesuai.
Kebutuhan surat perjanjian yang sesuai standar muncul karena transaksi bisnis modern semakin kompleks. Jual beli antar perusahaan sering melibatkan nilai besar, tenggat ketat, dan spesifikasi teknis, sehingga kesalahan kecil bisa berdampak pada kerugian dan gangguan operasional.
Dengan surat perjanjian yang jelas, penjual dan pembeli memiliki pegangan yang sama untuk menjalankan transaksi dan menyelesaikan kendala secara terukur. Intinya, dokumen ini membantu mengurangi risiko dan menjaga kepastian proses dari awal sampai serah terima.
Baca juga: 12 Aplikasi Distributor Terbaik untuk Bisnis Anda 2026
Fungsi Surat Perjanjian Jual Beli bagi Bisnis Distribusi

Agar transaksi distribusi berjalan lancar, surat perjanjian jual beli membantu pencatatan hasil negosiasi dan mencegah konflik sejak awal, sekaligus membuat operasional lebih terarah. SPJB memberi kepastian hukum dengan menetapkan ketentuan, dan pembayaran, serta mengatur hak-kewajiban, retur, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Berikut adalah penjelasan mengenai 10 fungsi dari surat perjanjian jual beli bagi bisnis distribusi:
1. Menetapkan Kesepakatan Harga
Dalam industri distribusi, fluktuasi harga barang dapat terjadi, terutama pada komoditas yang harganya dipengaruhi pasar global. Dengan surat perjanjian jual beli, harga yang disepakati ditetapkan secara tertulis, sehingga tidak ada perubahan sepihak. Misalnya, distributor alat kesehatan yang membeli peralatan dari luar negeri bisa memastikan harga tetap meskipun ada fluktuasi nilai tukar mata uang.
2. Mengatur Jadwal Pengiriman
Distribusi sering kali mengandalkan pengiriman tepat waktu, terutama untuk barang-barang yang mudah rusak atau kritis bagi operasional pelanggan. Surat perjanjian menetapkan kapan barang harus dikirim dan diterima. Sebagai contoh, distributor bahan baku makanan bisa memasukkan ketentuan bahwa pengiriman harus tiba dalam 3 hari untuk menjaga kesegaran produk.
3. Menentukan Standar Kualitas Produk
Dalam industri distribusi, penting untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Surat perjanjian jual beli menetapkan standar kualitas yang jelas. Misalnya, distributor elektronik bisa memastikan bahwa semua komponen yang diterima harus lolos uji mutu tertentu untuk menghindari penjualan produk yang cacat atau tidak berfungsi.
4. Meminimalisir Risiko Pembatalan Sepihak
Surat perjanjian memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak terhadap risiko pembatalan sepihak yang dapat merugikan bisnis. Misalnya, distributor alat berat yang telah memesan barang dengan jumlah besar dapat menetapkan penalti jika pembeli membatalkan pesanan tanpa pemberitahuan, sehingga risiko kerugian bisa diminimalisir.
5. Memastikan Kepatuhan Regulasi
Untuk beberapa jenis barang, terutama yang berada di sektor kesehatan atau bahan kimia, regulasi pemerintah harus dipatuhi dengan ketat. Surat perjanjian dapat memastikan bahwa barang yang didistribusikan memenuhi standar regulasi yang berlaku. Misalnya, distributor obat-obatan perlu memastikan produk memiliki izin edar dari otoritas kesehatan, dan hal ini dicantumkan dalam perjanjian.
6. Mendokumentasikan Metode Pembayaran
Pengaturan pembayaran yang jelas penting dalam menjaga arus kas perusahaan. Surat perjanjian jual beli dapat menentukan metode pembayaran, seperti cicilan, pembayaran penuh di muka, atau syarat net 30 hari. Misalnya, distributor bahan bangunan dapat menetapkan pembayaran bertahap sesuai progres pengiriman, sehingga mereka tidak mengalami masalah likuiditas.
7. Menghindari Sengketa
Sengketa dalam distribusi bisa terjadi karena banyak faktor, seperti keterlambatan pengiriman atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Dengan surat perjanjian yang jelas, sengketa ini dapat diminimalisir karena syarat dan ketentuan sudah disepakati. Contoh, dalam distribusi produk makanan, ketika minimum order quantity yang telah ditetapkan tidak dipenuhi, maka perjanjian bisa dijadikan dasar untuk penyelesaian.
8. Melindungi Hak Pihak yang Terlibat
Surat perjanjian juga memastikan hak-hak pihak yang terlibat terlindungi, misalnya hak untuk meminta penggantian atau kompensasi jika terjadi kerusakan barang. Distributor pakaian bisa mencantumkan dalam perjanjian bahwa mereka berhak mendapatkan penggantian untuk tekstil yang rusak selama pengiriman.
9. Mengatur Syarat Retur Barang
Dalam distribusi, retur barang sering kali terjadi, baik karena barang cacat atau tidak sesuai pesanan. Surat perjanjian jual beli mengatur syarat dan kondisi pengembalian barang, misalnya siapa yang akan menanggung biaya pengiriman retur atau dalam kondisi apa barang bisa dikembalikan. Distributor retail bisa mencantumkan ketentuan bahwa produk fashion yang cacat atau tidak laku bisa dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.
10. Menjaga Hubungan Bisnis Jangka Panjang
Dengan memiliki perjanjian yang jelas dan saling menguntungkan, hubungan bisnis antara perusahaan distribusi dan kliennya bisa dijaga dengan lebih baik. Ketika semua hak dan kewajiban tertulis dalam perjanjian, kedua belah pihak dapat menghindari kesalahpahaman yang merusak hubungan. Misalnya, distributor suku cadang mobil yang telah lama bekerja sama dengan produsen besar dapat menjaga kemitraan jangka panjang karena setiap transaksi berjalan mulus sesuai perjanjian.
Dengan 10 fungsi ini, surat perjanjian jual beli tidak hanya berfungsi sebagai alat legal, tetapi juga sebagai pilar penting yang menjaga operasional bisnis distribusi tetap efisien, aman, dan saling menguntungkan.
Komponen Penting Surat Perjanjian Jual Beli bagi Bisnis Distribusi

Untuk memastikan transaksi antar perusahaan berjalan lancar, setiap detail dalam surat perjanjian jual beli harus ditulis secara jelas dan lengkap. Perjanjian yang baik mencakup elemen-elemen penting seperti identitas pihak, detail produk, wilayah pemasaran, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pengakhiran.
Berikut ini adalah komponen utama yang wajib ada dalam surat perjanjian jual beli, terutama bagi bisnis distribusi.
1. Identitas Masing-Masing Pihak
Elemen pertama yang sangat penting adalah identitas lengkap dari kedua belah pihak yang terlibat. Ini meliputi nama perusahaan, alamat resmi, nomor identifikasi perusahaan (NPWP), serta nama penanggung jawab yang memiliki wewenang. Dengan identitas yang jelas, tidak akan ada kebingungan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan transaksi. Bayangkan saja, jangan sampai perusahaan Anda salah mengirimkan produk ke “CV Maju Jaya” yang ternyata ada lima di kota yang sama!
2. Obyek Jual Beli (Produk/Jasa)
Surat perjanjian harus secara jelas menjelaskan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Deskripsi produk perlu mencakup detail seperti spesifikasi teknis, jumlah, kualitas, serta kondisi. Misalnya, distributor bahan bangunan akan mencantumkan jenis material, ukuran, dan jumlah yang diharapkan sesuai dengan pesanan.
3. Nilai Transaksi dan Cara Pembayaran
Elemen ini juga tidak kalah penting. Jumlah total transaksi, mata uang yang digunakan, dan metode pembayaran (transfer bank, pembayaran bertahap, atau tunai) harus dicantumkan secara terperinci. Syarat dan jadwal pembayaran, seperti kapan pembayaran dilakukan dan denda keterlambatan, juga harus ditetapkan untuk menghindari masalah arus kas bagi bisnis distribusi.
3. Jadwal Pengiriman
Dalam bisnis distribusi, waktu adalah segalanya. Jadwal pengiriman harus jelas tercantum dalam surat perjanjian, termasuk ketentuan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas biaya pengiriman, siapa yang menanggung risiko jika terjadi keterlambatan, serta kebijakan penggantian jika barang tidak sampai tepat waktu. Distributor alat berat, misalnya, harus memiliki perjanjian kapan alat tersebut harus sampai ke pelanggan, terutama jika terkait dengan proyek konstruksi besar.
4. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak
Surat perjanjian harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci. Misalnya, hak pembeli untuk menerima barang sesuai spesifikasi dan kewajiban penjual untuk mengirimkan barang sesuai kesepakatan. Hak dan kewajiban ini membantu memperjelas peran masing-masing pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
5. Kebijakan Retur dan Garansi
Jika barang yang dikirim rusak atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka harus ada kebijakan pengembalian atau garansi. Elemen ini penting untuk mengatur bagaimana barang yang cacat dapat dikembalikan dan dalam kondisi apa garansi bisa diklaim. Misalnya, distributor elektronik bisa mencantumkan kebijakan bahwa produk dengan cacat pabrik bisa dikembalikan dalam waktu 30 hari.
6. Sanksi atau Penalti
Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, penting untuk menentukan sanksi atau penalti. Ini bisa berupa denda finansial atau pembatalan transaksi. Misalnya, jika distributor gagal mengirimkan barang sesuai jadwal, bisa ditetapkan penalti sebesar persentase dari nilai transaksi.
7. Klausul Penyelesaian Sengketa
Meskipun kita berharap semua berjalan mulus, selalu ada kemungkinan munculnya sengketa. Surat perjanjian jual beli harus mencantumkan klausul yang mengatur cara penyelesaian sengketa, apakah melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Ini membantu kedua pihak menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan efisien.
8. Tanda Tangan di Atas Materai
Elemen terakhir yang tidak kalah penting adalah tanda tangan kedua belah pihak di atas materai. Ini memberikan kekuatan hukum pada perjanjian dan memastikan bahwa dokumen tersebut sah di mata hukum.
Dengan mencantumkan elemen-elemen ini, surat perjanjian jual beli Anda akan jauh lebih kuat, dan lengkap, serta dapat melindungi bisnis distribusi dari risiko yang tidak diinginkan. Pastikan setiap detail sudah tercatat dengan baik agar semua transaksi berjalan lancar.
Cara Terbaik Membuat Surat Perjanjian Jual Beli bagi Bisnis Distribusi
Sebuah kontrak jual beli yang baik tidak hanya mencegah sengketa, tetapi juga menjamin bahwa setiap transaksi berjalan lancar sesuai harapan kedua belah pihak. Namun, menyusun surat perjanjian yang efektif memerlukan strategi dan perhatian terhadap detail.
Berikut adalah beberapa cara terbaik dalam membuat surat perjanjian jual beli untuk bisnis distribusi.
1. Pahami Kebutuhan Kedua Pihak Secara Mendalam
Langkah pertama adalah memastikan Anda benar-benar memahami kebutuhan, ekspektasi, dan tanggung jawab kedua belah pihak. Misalnya, dalam distribusi barang dengan nilai tinggi, pastikan ada ketentuan terkait garansi dan retur yang disepakati dengan jelas. Pahami juga kekhawatiran pihak lain—mereka mungkin ingin jaminan tentang kualitas barang atau waktu pengiriman.
2. Gunakan Bahasa yang Jelas dan Tidak Ambigu
Bahasa yang digunakan dalam surat perjanjian harus lugas dan mudah dipahami, bahkan oleh mereka yang bukan ahli hukum. Hindari kalimat yang ambigu atau terlalu teknis. Contohnya, dalam menentukan jadwal pengiriman, gunakan istilah seperti “7 hari kerja” daripada hanya “7 hari,” agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi.
3. Rincikan Spesifikasi Produk secara Detail
Pastikan barang yang diperjualbelikan dijelaskan secara rinci dalam surat perjanjian, termasuk jumlah produk minimal yang ditentukan berdasarkan rumus MoQ, spesifikasi teknis, dan kualitas yang diharapkan. Misalnya, jika Anda mendistribusikan bahan baku tekstil, cantumkan dengan jelas jenis kain, gramatur, warna, dan ukuran yang disepakati, agar tidak ada ruang untuk salah kirim atau kualitas yang tidak sesuai.
4. Tetapkan Jadwal Pengiriman yang Realistis dan Mengikat
Salah satu aspek penting dalam distribusi adalah pengiriman tepat waktu. Pastikan jadwal pengiriman disepakati dengan jelas, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas biaya pengiriman dan risiko selama pengiriman. Jika ada penalti untuk keterlambatan pengiriman, sebaiknya hal ini juga dijelaskan dengan rinci agar kedua pihak memiliki pemahaman yang sama.
5. Perjelas Ketentuan Pembayaran dan Penalti
Pembayaran sering kali menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Rincikan syarat pembayaran—apakah dilakukan secara bertahap, di muka, atau setelah barang diterima. Tentukan juga penalti untuk keterlambatan pembayaran atau kegagalan pembayaran, sehingga arus kas perusahaan tetap terjaga.
6. Tambahkan Klausul Retur dan Garansi
Dalam bisnis distribusi, ada kemungkinan barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai spesifikasi. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan klausul mengenai kebijakan retur dan garansi. Contoh: “Barang yang cacat dapat dikembalikan dalam waktu 30 hari sejak diterima, dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pihak penjual.” Ketentuan ini melindungi pembeli dan memastikan reputasi penjual tetap terjaga.
7. Cantumkan Klausul Penyelesaian Sengketa
Seberapa baik pun perjanjian dibuat, tetap ada kemungkinan terjadinya sengketa. Tambahkan klausul yang mengatur bagaimana sengketa akan diselesaikan, apakah melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Hal ini penting agar kedua pihak memiliki jalur yang jelas dalam penyelesaian konflik, tanpa perlu kebingungan tentang prosedur yang harus diambil.
8. Pastikan Surat Ditandatangani di Atas Materai
Tanda tangan di atas materai memberikan kekuatan hukum pada surat perjanjian. Tanpa ini, perjanjian bisa dianggap tidak sah di mata hukum. Jadi, pastikan kedua belah pihak menandatangani surat tersebut di atas materai yang berlaku, sehingga perjanjian memiliki kekuatan yang mengikat.
9. Gunakan Template yang Sesuai, tapi Fleksibel
Menggunakan template standar untuk surat perjanjian jual beli bisa menghemat waktu, namun pastikan template tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik transaksi. Hindari penggunaan template yang terlalu kaku atau tidak relevan dengan jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menyesuaikan isi perjanjian tanpa kehilangan esensi utamanya.
10. Lakukan Review dan Konsultasi dengan Ahli Hukum
Sebelum perjanjian ditandatangani, pastikan untuk melakukan review menyeluruh dan, jika perlu, konsultasikan dengan ahli hukum. Mereka dapat membantu memastikan bahwa surat perjanjian Anda memenuhi semua persyaratan hukum dan melindungi kepentingan perusahaan.
Urgensi peninjauan ini didasarkan pada fakta bahwa gugatan pelanggaran kontrak atau wanprestasi merupakan salah satu jenis kasus perdata yang paling sering terjadi di pengadilan Indonesia, yang sering kali mengakibatkan kerugian reputasi dan finansial yang besar bagi perusahaan
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menyusun surat perjanjian jual beli yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga efektif melindungi bisnis distribusi dari risiko yang tidak diinginkan. Pastikan semua pihak memahami hak dan kewajibannya, sehingga setiap transaksi dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Barang di Distribusi
Ketika menjalankan bisnis distribusi, penting untuk memiliki surat perjanjian jual beli yang memuat semua elemen penting yang sudah kita bahas. Berikut adalah contoh kontrak bisnis jual beli antar perusahaan yang dapat Anda gunakan sebagai acuan.


Format ini sudah mencakup identitas pihak, obyek jual beli, nilai transaksi, metode pembayaran, hingga sanksi dan penyelesaian sengketa. Dengan mengikuti format contoh kontrak jual beli ini, Anda akan memastikan bahwa semua detail tertulis dengan jelas dan lengkap.
Baca juga: Distribution Management System (DMS): Arti dan Manfaatnya
Buat Kontrak Jual Beli Lebih Mudah dengan Software Distribusi ScaleOcean
ScaleOcean adalah solusi software distribusi yang dirancang untuk mengotomatiskan berbagai proses bisnis, mulai dari manajemen inventaris hingga pengelolaan kontrak. Dengan fitur-fitur canggih yang terintegrasi, ScaleOcean membantu bisnis untuk berjalan lebih efisien dan transparan.
Dalam hal pembuatan kontrak jual beli, ScaleOcean mempermudah prosesnya dengan fitur Contract Management yang memungkinkan Anda membuat, mengelola, dan melacak kontrak dengan cepat dan akurat. Anda dapat menyusun kontrak tanpa kesalahan manual, mengatur semua detail seperti harga, identitas pihak, dan jadwal pengiriman secara otomatis.
Dengan demikian, bisnis Anda dapat menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan, sekaligus memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik dan mudah diakses kapan saja. Berikut ini beberapa fitur utama yang tersedia pada software distribusi ScaleOcean:
- Contract Management: Buat, kelola, dan simpan kontrak secara digital, termasuk pakai template, edit detail, dan pantau status dari draft hingga tanda tangan.
- Electronic Signature Integration: Tanda tangan kontrak secara elektronik dan kirim ke pihak terkait, sehingga proses pengesahan lebih cepat tanpa dokumen fisik.
- Document Version Control: Catat setiap revisi, lihat versi sebelumnya, dan bandingkan perubahan agar negosiasi tidak membingungkan.
- Approval Workflow: Otomatiskan alur persetujuan dengan penetapan pihak yang berwenang, sehingga kontrak tidak lanjut tanpa approval.
- Payment Terms Management: Atur syarat pembayaran (jatuh tempo, denda, diskon) dan pantau kepatuhannya sesuai kontrak.
- Contract Expiration Alerts: Dapatkan pengingat otomatis sebelum kontrak berakhir untuk perpanjangan atau negosiasi ulang.
- Audit Trail: Rekam jejak aktivitas (edit, approval, perubahan) agar proses kontrak transparan dan mudah diaudit.
Kesimpulan
Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) adalah dokumen hukum yang mengatur transaksi dan pemindahan hak kepemilikan aset antara penjual dan pembeli. Surat ini melindungi kedua pihak dari potensi konflik, memastikan kesepakatan yang jelas, serta menghindari kesalahpahaman terkait pengiriman, pembayaran, dan kualitas produk.
Untuk mempermudah proses penyusunan dan pengelolaan perjanjian, penggunaan software distribusi adalah solusi terbaik. Salah satu provider software distribusi terbaik di Indonesia adalah ScaleOcean, yang menawarkan fitur contract management untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan seluruh proses pembuatan kontrak jual beli. Dengan software ini, Anda dapat menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan.
Jika Anda ingin merasakan langsung manfaatnya, segera konsultasikan kebutuhan bisnis Anda dengan tim ahli ScaleOcean dan manfaatkan penawaran demo gratis yang mereka sediakan. Jangan sampai transaksi Anda terganggu hanya karena masalah kontrak.
FAQ:
1. Apa itu surat perjanjian jual beli?
Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) adalah dokumen hukum yang mengikat penjual dan pembeli, memuat kesepakatan tertulis terkait pengalihan hak atas barang (bergerak atau tidak bergerak), harga, dan syarat transaksi. Dokumen ini menjadi bukti sah serta perlindungan hukum sebelum akta final, seperti AJB, diterbitkan.
2. Apa itu perjanjian jual beli?
Perjanjian jual beli adalah kontrak yang mengikat penjual dan pembeli. Penjual wajib menyerahkan barang beserta hak kepemilikannya, sedangkan pembeli wajib membayar harga yang disepakati.
3. Apa tujuan dari perjanjian jual beli?
Tujuan perjanjian jual beli adalah memastikan transaksi berjalan aman dan sah, dengan menjelaskan harga, objek, serta hak dan kewajiban penjual maupun pembeli. Dokumen ini membantu mengurangi risiko sengketa, menjadi bukti bila terjadi masalah, dan membangun kepercayaan, terutama pada transaksi bernilai besar seperti properti atau kendaraan.













































WhatsApp Tim Kami
Demo With Us
